REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Corporate Secretary PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Ki Syahgolang Permata mengatakan hingga saat ini Adhi Karya masih menunggu kucuran dana dari pemerintah untuk melanjutkan program pembangunan kereta layang ringan atau Light Rail Transit (LRT). Ia mengatakan, hingga saat ini pembangunan yang baru menginjak 8 persen dari seluruh total pembangunan memang mandek karena tak ada anggaran.
Syahgolang mengatakan pembangunan yang dimulai sejak September 2015 ini memang tidak berjalan lagi setelah pemerintah tak lagi mengucurkan dana terkait hal tersebut. Sejauh ini progres pembangunan yang menginjak 8 persen tersebut sudah menelan dana sekitar Rp 2 Triliun.
Dana tersebut didapati Adhi Karya melalui dana penyertaan modal negara (PMN) pada 2015 dengan nilai Rp 1,4 triliun. Sedangkan Rp 600 miliar lainnya didapati Adhi Karya melalui pinjaman dari bank.
Hingga kini, ia mengatakan belum ada lagi kucuran dana dari pemerintah untuk menyelesaikan proyek tersebut."Progres kita itu kan pembangunan dimulai di 2015, 2015 akhir itu, september groundbreaking sampai saat ini totalnya sekitar 8 persen progres fisiknya, terhadap total tahap 1," ujar Syahgolang saat dihubungi Republika, Kamis (9/2).
Lihat juga: Jokowi Minta Pembangunan LRT Selesai Sebelum Asian Games
Disatu sisi, Adhi Karya cukup mendapat angin segar atas kepastian keberlanjutan proyek ini setelah pemerintah memutuskan untuk membahas pendanaan proyek ini. Syahgolang mengatakan pihaknya akan langsung melanjutkan pembangunan jika kucuran dana sudah bisa didapatkan.
"Ya itu, kalau untuk total nilai kontrak LRT itu kan sekitar 23 Triliun. Ya kita berharap bisa selesai di 2019. Dan karena kan waktunya sudah tinggal sisa satu setengah tahun lagi. Kita tetap berharap bisa selesai sesuai target," ujar Syahgalong.
Pemerintah berencana akan menambah suntikan dana untuk pembiyayaan pembangunan LRT Jabodebek pada tahun ini. Skema pembiayaan dan tambahan dana masih akan ditentukan dalam pekan ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan proyek yang ditargetkan selesai pada akhir 2018 ini masih membutuhkan tambahan biaya karena porsi APBN belum bisa menutupi semua kebutuhan pembangunan.
Ditemui di Kantor Menko Maritim, Sri Mulyani menjelaskan pemerintah akan mencari skema pembiayaan yang tepat bagi LRT agar proyek ini bisa selesai tepat waktu. "Ya kita kan usahakan supaya proyeknya bisa berjalan sesuai dengan tenggat waktunya, kalau dari sisi dukungan keuangan negara itu opsi akan dibuka melalui apakah dari sisi konsorsium bisa didukung melalui jaminan pemerintah tambahan injeksi modal lagi kepada konsorium Adi Karya," ujar Sri Mulyani, Selasa (7/2).
Ia mengatakan skema PSO bisa ditempuh dengan penjaminan pemerintah untuk pengembalian dari dana investasi. Ia mengatakan meski begitu hitung hitungan investasi masih belum berubah dan belum ada penambahan biaya.
"Yang penting mereka melakukan penyelesaiannya dan nanti dalam bentuk PSO yaitu penjaminan pemerintah untuk pengembalian dari dana investasi," ujar Sri Mulyani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika