Kamis 09 Feb 2017 18:48 WIB

Indonesia Pilih 'Diplomasi Halus' Tanggapi Krisis Rohingya

Rep: Debbie Sutrisno/ Red: Teguh Firmansyah
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait pengiriman bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Rohingya dan Rakhine di Dermaga III Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (29/12).Republika/Wihdan Hidayat
Foto: Republika/Wihdan Hidayat
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait pengiriman bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Rohingya dan Rakhine di Dermaga III Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (29/12).Republika/Wihdan Hidayat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dan masyarakat sipil dari Indonesia tidak akan memutus bantuan untuk masyarakat Rohingya yang tersisih dari negara Myanmar. Bantuan ini diharap bisa membantu warga Rohingya hidup lebih layak.

Direktur Jenderal Asia Pasifik-Afrika Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Desra Percaya mengatakan, Pemeritah Indonesia selama ini memberi bantuan kepada masyarakat Rohingya dengan cara lebih halus. Indonesia tidak pernah mengkritik krisis minoritas ini secara langsung, tapi lebih pada pendekatan langsung terhadap masyarakat yang ada di sana.

"Alih-alih melakukan megaphone diplomacy, Indonesia membantu mendorong reformasi dan demokratisasi di Myanmar. Indonesia menekankan  keamanan dan stabilitas melalui pembangunan inklusif dan berkesinambungan," kata Desra dalam diskusi 'Peran Indonesia Dalam Bantuan Kemanusiaan Rohingya', Kamis (9/2).

Menurutnya, bantuan untuk Rohingya yang baru saja dijalankan berupa pengiriman 10 kontainer yang terdiri atas pakaian, makanan cepat saji dan makanan bayi/anak-anak. Bantuan tersebut diserahkan kepada Kementerian Luar Negeri Myanmar

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga melakukan sejumlah diplomasi ke pada Myanmar. Kemenlu RI sempat memangil Dubes Myanmar di Jakarta tanggal 21 Nov 2016 dan menyampaikan keprihatinan akan situasi di Rakhine State.

Menlu RI juga telah menghubungi Menteri Muda Luar Negeri Myanmar terkait isu Rohingya. Bahkan Menlu juga telah melakukan pertemuan dengan Aung San Suu Kyi di Naypiday pada 6 Desember 2016.

Baca juga, PM Malaysia: Indonesia Jangan Protes Ahok Saja, Rohingya Harus Diperjuangkan.

Ke depan, Pemerintah Indonesia juga sedang menyiapkan bantuan untuk Pembangunan RS Indonesia di lahan seluas 4000m2 dengan dana Rp 3 miliar melalui MER-C dan Walubi di Rakhine State. Ada juga Resettlement sekitar 200 pengungsi tahun 2017.

Terkait dengan laporan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) atas seribu warga Rohingya yang tewas akbat serangan militer, Desra menyebut bahwa data tersebut harus diverifikasi terlebih dahulu. Sebab, belum tentu PBB langsung turun dan meninjau berapa jumlah warga Rohingya yang benar-benar meninggal karena serangan Militer Myanmar.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement