REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Presiden Joko Widodo mendengar keluhan dari warga Maluku mengenai kurangnya pasokan listrik yang memadai di daerah tersebut. Orang nomor satu di Indonesia ini sempat berdiskusi dengan wakil rakyat setempat seputar permasalahan itu.

"Saya mendapat keluhan mengenai listrik yang kapasitasnya kurang. Tadi pagi juga kita merasakan mati (lampu) beberapa jam," kata Jokowi lewat keterangan tertulis, di sela kunjungannya ke Ambon, Maluku memperingati Hari Pers Nasioanal, Kamis (9/2).

Jokowi mengungkapkan dalam pertemuan dengan DPRD setempat, diketahui di daerah itu pernah ada rencana pembangunan pembangkit listrik. Namun proyek itu tidak berlanjut.

"Oleh karena itu saya memutuskan untuk melihat seperti apa kondisinya, apakah bisa dilanjutkan atau tidak. Tapi mengenai proses hukumnya saya belum tahu, akan saya cek dulu," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Di Tulehu, Maluku Tengah, memiliki potensi geotermal. Jokowi Berharap PLTU tersebut lebih memanfaatkan energi baru terbarukan itu. "Yang jelas kalau di sini memakai bahan bakar batu bara sudah tidak benar, harusnya memakai geotermal karena potensi di sini ada, di Tolehu itu ada," tuturnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, yang mendampingi Presiden dalam kesempatan tersebut menerangkan bahwa PLTU itu seharusnya menjadi sebuah pembangkit listrik independen di mana nantinya PLN akan membeli listrik yang dihasilkan. Proyek itu kemudian menjadi mangkrak karena tidak kunjung dikerjakan. "Tidak dikerjakan. Saya kira sekarang sudah jadi masalah hukum. Ini mangkrak mulai 2014," ujar Jonan.

Terkait dengan rencana ke depan mengenai apakah pembangunan tersebut akan dilanjutkan atau tidak, Jonan mengatakan akan terlebih dahulu bertanya kepada PLN mengenai kesanggupan mereka. Ia pun menyatakan bahwa setiap pulau di Indonesia haruslah memiliki pembangkit listrik independen agar dapat memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.

"Indonesia itu negara kepulauan, jadi tidak mungkin ada jaringan nasional. Bisa ada, tapi biayanya mahal dan tidak relevan. Karena itu setiap pulau harus punya pembangkit independen sendiri-sendiri," tutur mantan Menteri Perhubungan itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika