REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Adanya momen Pilkada 2017 ternyata tak mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Pada momen pilkada sebelumnya, penyelenggaraan Pilkada biasanya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun tersebut.

Namun pada tahun ini tak begitu berdampak karena tidak bersinggungan langsung pada kegiatan ekonomi masyarakat. The Institute for Development of Economics and Finance, atau Indef memperkirakan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak pada 15 Februari tidak akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2017.

Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartati, mengatakan, biasanya penyelenggaraan Pilkada selalu berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat kecil dan menengah melalui belanja kampanye. Salah satunya pemintaan atribut kampanye, seperti spanduk, kaos, bendera, dan lain-lain.

"Pilkada kali ini, belanja kampanye tersebut lebih banyak mengarah pada lembaga nonprofit rumah tangga (LNPRT), seperti konsultan politik, lembaga survei, lembaga sosial masyarakat, dan lain-lain yang ditujukan untuk memobilisasi massa," ujar Enny di Kantor INDEF, Kamis (8/2).

Ia mengatakan belanja untuk mobilisasi masa cukup signifikan, yang dapat aliran dana Pilkada. Tetapi, itu tidak berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat. Itu (aliran dana Pilkada) lebih banyak ke konsultan politik, untuk iklan.

Menurutnya, Pilkada kali ini justru lebih banyak memberikan dampak negatif, khususnya bagi iklim investasi dan kepercayaan asing. Hal ini seiring dengan munculkan gejolak yang mengatasnamakan agama, ras, dan suku.

"Pilkada ini malah orang lebih khawatir, takut ada kerusuhan. Ini kan malah membuat mengerem investasi,"  tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika