REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Perhubungan bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Perdagangan telah menyiapkan 13 titik yang akan direncanakan sebagai Rumah Kita atau gudang yang menampung logistik untuk mendukung program tol laut. 

"Kita tambah jadi 13 titik, Rumah Kita ini rumah logistik, rumah pengumpul untuk menstabilkan harga selain menambah tujuh lintasan Tol Laut," kata Budi usai peninjauan bersama Presiden Joko Widodo ke Pelabuhan Yos Sudarso, Ambon, Kamis (9/2).

Dia menyebutkan 13 titik tersebut, di antaranya Nias, Mentawai, Natuna, Sanggate, Dompu, Waingapu, Rote, Kalabahi, Tahuna, Namlea, Saumlaki, Manokwari dan Timika.  Budi menjelaskan pengelolaan Rumah Kita tersebut akan dikonsolidasikan dengan BUMN, BUMD, seperti PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), PT ASDP Indonesia Ferry, PT Pelindo I, II, III dan IV. 

Selain itu, ia mengajak BUMD yang berminat untuk mengelola Rumah Kita, saat ini salah satu BUMD yang berminat, yaitu PT Panca Karya. "BUMD banyak yang tertarik, tapi kami tidak serta merta memberikan kesempatan pada semua pihak karena memang ada suatu komitmen, memang pertama kali itu harus berani rugi," katanya.

Ia mengatakan pihaknya akan menggelar seleksi atau beauty contest bagi BUMD yang berminat mengelola Rumah Kita tersebut. "Kalau bangun Rumah Kita, harus badan usaha yang punya pekerjaan di sini, jadi kita lihat saya minta Dirjen Laut untuk menginventarisasi BUMN dan BUMD yang punya keseharian dengan mereka," katanya. 

Budi menambahkan Rumah Kita diperlukan sebagai keberlanjutan program Tol Laut untuk menampung logistik dari Wilayah Timur agar terjadi keseimbangan keterisian antara kapal-kapal yang datang dari Indonesia Barat dan Timur.  Menurut dia, keberadaan rumah logistik tersebut sangat penting karena menjamin ketersediaan, sehingga bisa membantu dalam menekan disparitas harga bahan pokok di wilayah Timur.

Sebagai contoh, dia menyebutkan, di Namlea, Provinsi Maluku, telah terjadi penurunan harga sebesar 20-30 persen."Presiden setuju kalau Tol Laut uni harus dikaji secara detil, memang tidak serta merta, tapi hasilnya sudah mulai terlihat," katanya.

Rumah Kita tersebut telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Di Namlea, dia menyebutkan fasilitas pendukung Rumah Kita di Pelabuhan Namlea sebagai pelabuhan pengumpul, yaitu kapasitas kapal sandar terbesar 1.000 DWT, forklift tujuh ton satu unit (pengadaan 2015), forklift 25 ton satu unit dan tronton satu unit (pengadaan 2017) serta faceline dermaga (-5 MWLS). 

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, di Namlea telah terjadi penurunan harga bahan pokok, seperti beras turun 22 persen, gula 28 persen, telur ayam ras 49 persen, bawang merah 20 persen, minyak goreng 15 persen, terigu 29 persen, daging ayam ras 28 persen, semen 22 persen dan tripleks 17 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika