REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komnas Perempuan, Yuniyanti Chuzaifah, mengharapkan pemimpin DKI Jakarta memberikan perhatian yang merata kepada berbagai persoalan perempuan di Ibu Kota. Komnas Perempuan mengingatkan semua kelompok perempuan di Jakarta membutuhkan kebijakan yang pro terhadap hak dasar mereka.

Yuniyanti mengapresiasi tema debat putaran ketiga yang salah satunya membahas mengenai pemberdayaan perempuan, perlindungan terhadap anak dan penyandang disabilitas. "Tema debat ini tentu akan diterima dengan baik oleh perempuan Jakarta. Berdasarkan catatan kami kaum perempuan Jakarta sangat kritis menanggapi program yang ditawarkan setiap paslon. Pemimpin Jakarta ke depan harus mampu mengakomodasi segala lapisan perempuan, termasuk perempuan yang selama ini termarginalkan," tegas Yuniyanti di Gedung KPU DKI, Jumat (10/2).

Dia menjelaskan, perempuan di Jakarta tidak hanya mereka yang sudah terpapar pendidikan tinggi. Di Jakarta, ada buruh perempuan, PRT, perempuan korban penggusuran, perempuan di tempat hiburan, lansia perempuan, anak-anak perempuan hingga perempuan penyandang disabilitas.

Seluruh kelompok perempuan memiliki hak yang sama, yakni kenyamanan di ranah domestik dan publik. Karena itu, Komnas Perempuan meminta pemimpin Jakarta di masa depan paling tidak dapat menjamin empat kebutuhan perempuan. 

"Pemimpin Jakarta harus menjamin keamanan perempuan di lingkungan domestik maupun publik, memberikan akses hidup layak bagi semua golongan perempuan, ada jaminan keamanan dalam mobililitas dan menjamin hak-hak politik perempuan Ibu Kota," ungkapnya.

Menilik kinerja pemimpin Jakarta pada lima tahun terakhir, Komnas Perempuan menilai sudah cukup baik. Namun, ada beberapa hal yang harus ditingkatkan, salah satunya tentang akses pelayanan korban kekerasan secara daring. Menurut Yuniyanti, layanan itu kini telah ada atas kerja sama antara Komnas Perempuan dan Pemrov DKI Jakarta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika