REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memutuskan untuk memasukkan tambahan 44 Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk dikerjakan paling lambat pada 2019. Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infarstruktur dan Pengembangan Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo menjelaskan, penilaian tambahan proyek yang dinilai strategis dilakukan berdasarkan kejelasan proyek atau champion dan tingkat pengembalian investasi.
Ia mengatakan, champion berkenaan dengan kejelasan penanggung jawab dan komitmen penyelesaian proyek dari para pelaksana proyek, kementerian dan lembaga negara. Ukuran yang digunakan adalah sistematika, kejelasan, dan kerangka logis rencana aksi pelaksanaan proyek strategis nasional.
Sedangkan berkenaan dengan EIRR atau Internal Rate of Return, Wahyu menegaskan bahwa proyek bukan hanya bernilai kontrak besar, tetapi juga harus memiliki visibilitas dalam kerangka tingkat pengembalian investasi. Artinya, nilai proyek besar yang diiringi dengan tingkat EIRR yang rendah tentu bukan pilihan proyek strategis nasional. Pemerintah menilai bahwa proyek strategis nasional harus memiliki EIRR dalam quartile teratas dari proposal yang diajukan.
Wahyu mengungkapkan, dari 225 PSN yang saat ini ada plus 1 program ketenagalistrikan, sudah 20 proyek PSN yang selesai dan 18 proyek yang dikeluarkan dari daftar. Namun demikian, ada 117 proyek baru yang diusulkan oleh kementerian/lembaga di mana dari proyek usulan baru ini, setelah dievaluasi hingga saat ini baru 44 proyek yang telah sesuai dengan kriteria dan kelengkapan dokumen.
Selain tambahan 44 proyek baru ini, masih ada 12 proyek lagi dengan rincian dua proyek dari Kementerian Perindustrian, tiga proyek dari Kementerian Perhubungan, dan tujuh proyek dari Kemenpupera yang masih menunggu kelengkapan dokumen hingga minggu depan.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkan, pihaknya mengajukan 57 proyek yang masuk di antara 78 proyek potensial, sebelum akhirnya disaring kembali menjadi 44 proyek strategis nasional yang baru. Ia menyebutkan, proyek baru yang diajukan kementeriannya yakni 24 proyek jalan tol yang baru, empat proyek air baku, sembilan proyek bendungan, dan 20 proyek irigasi dan rawa.
Setidaknya seluruh proyek baru yang diajukan oleh Kementerian PUPR senilai Rp 300 triliun. Kementerian PUPR juga akan menggandeng Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk membantu pembebasan lahan. Selain itu, penggunaan dana talangan juga akan melibatkan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).
Sejumlah proyek besar yang akan ditangani oleh Kementerian PUPR misalnya adalah pembangunan Tol Tebing Tinggi - Pematang Siantar - Tarutung - Sibolga yang mempermudah akses menuju Kawasan Danau Toba di Sumatra Utara, pembangunan Bendungan Temef di NTT, proyek Tangguh LNG di Papua Barat, dan Lapangan Gas Jambaran - Tiung Biru di Jawa Timur. Selain itu disebutkan pula proyek Kawasan Industri Dumai di Riau dan pembangunan jalur kereta api Rantau Prapat - Duri - Pekanbarau di Riau.
"Soal dana, tadi Kemenkeu juga sampaikan. Ini kan perencanaan. Padahal kan mau diintegrasikan antara perencanaan dan programming, melalui penganggaran. Itu nanti Bappenas akan mengatur lebih jauh," jelas Basuki.
Sementara dari Kementerian Perindustrian disebutkan ada sejumlah proyek yang diajukan adalah pembangunan kawasan industri Dumai di Riau, Serang di Banten, Tanjung Kuning di Kalimantan Utara, dan Gresik di Jawa Timur. Tak hanya itu, Kemenpering juga mengajukan proyek pengembangan pesawat kapasitas 50 penumpang N245 dan kapasitas 80 penumpang R80 sebagai proyek strategis nasional.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga mengungkapkan proyek-proyeknya yang dimasukkan ke dalam proyek strategis nasional, yakni pembangunan inland waterways atau Cikarang-Bekasi-Laut, pembangunan MRT East-West di Jakarta, jalur kereta api Yogyakarta menuju Kulon Progo, dan kereta cepat Jakarta - Surabaya. Kemenhub juga memasukkan pengembangan Pelabuhan Patimban di Jawa Barat sebagai PSN. "Untuk MRT, Inland Waterway, kita bisa kerja sama dengan luar negeri," ujar Budi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika