REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Meskipun panitia penyelenggara Islamic Solidarity Games (ISG) masih menunggu Peraturan Presiden (Pepres) untuk pengadaan barang dan jasa. Namun, panitia sudah melakukan penunjukkan langsung penyedia barang dan jasa yang akan digunakan.
Wakil Ketua Panitia Pusat ISG, Ahmed Solihin, mengatakan hal tersebut dikarenakan sudah adanya tim asistensi yang dibentuk oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat untuk membantu proses pengadaan barang dan jasa.
Untuk keperluan IT dan broadcast, penunjukkan vendornya sudah selesai dan tinggal menunggu penilaian dari tim asistensi.
"Kami tinggal tunggu penilaian tim asistensi mengenai kelayakan vendor dan harga yang disetujui," ujar Ahmed, kepada wartawan di Jakarta, selasa (3/9).
Ahmed menambahkan pihaknya tidak bisa menunggu terbitnya Perpres untuk melakukan pengadaan barang dan jasa karena waktu pelaksanaan yang mepet. Perpres tersebut nantinya diharapkan akan terbit bersamaan dengan persetujuan tim asistensi yang melakukan penilaian.
Sementara Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, mengatakan draf Perpres saat ini masih dalam tahap revisi karena belum ditandatangani oleh Presiden. Revisi yang dilakukan hanya mengganti tanggung jawab yang sebelumnya berada dibawah Kemenpora menjadi dibawah Kemenkokesra.
Kemenkokesra pun berikutnya membentuk tim asistensi yang beranggotakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri, Kemenpora, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung.
"Di daerah Gubernur Sumsel sudah menerbitkan Peraturan Gubernur untuk penunjukan langsung dengan menggunakan dana APBD, jadi sudah mulai bisa teratasi," kata Roy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika