REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Rita Subowo mengatakan Dewan Olimpiade Asia (OCA) mempertanyakan payung hukum yang menegaskan bahwa Indonesia telah siap menjadi tuan rumah Asian Games 2018.
"Sesuai dengan aturan OCA, dua bulan setelah penunjukkan harus punya payung hukum. Kalau tidak maka persiapan belum bisa jalan," kata Rita setelah menemui Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik di Kantor KOI di Jakarta, Rabu (19/11).
Masalah payung hukum pelaksanaan Asian Games 2018, kata dia, ditanyakan langsung oleh Presiden OCA Sheikh Ahmad Al Fahad Al Sabah di sela-sela pelaksaaan Asian Beach Games (ABG) 2014 di Phuket, Thailand, pada Senin (17/11) lalu.
Selain menanyakan masalah payung hukum, OCA juga akan melakukan peninjauan secara langsung ke lokasi yang akan dipersiapkan untuk menjadi tuan rumah Asian Games 2018 yaitu Jakarta, Palembang dan Jawa Barat.
"Januari nanti Coordinator Commission akan datang ke sini, yang salah satu tujuannya mengetahui persiapan Indonesia menghadapi kejuaraan empat tahunan ini," katanya.
Meski payung hukum belum ada, pihak KOI ternyata sudah bergerak cepat yang salah satunya menjalani komunikasi dengan Pemerintah Inggris melalui Duta Besar Inggris di Indonesia, Moazzam Malik. Inggris dinilai sebagai negara yang sukses menggelar kejuaraan besar yaitu Olimpiade 2012.
Saat bertemu dengan KOI, Malik membawa sembilan perusahaan besar yang berada dibalik suksesnya Olimpiade London. Mereka siap membantu Indonesia dalam mempersiapkan diri menghadapi Asian Games 2018.
"Selamat atas terpilihanya Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Waktunya sedikit sempit. Makanya kami siap membantu merencanakan persiapannya," kata Malik.
Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi menegaskan jika Keputusan Presiden (Keppres) terkait dengan Asian Games 2018 masih dalam proses. Sesuai dengan rencana, Keppres akan keluar akhir Desember.
Ikuti Whatsapp Channel Republika