REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi meminta stakeholder olahraga Indonesia untuk menandatangani pakta integritas. Ini diharapkan berperan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan KKN.
"Semuanya diawali dari Kemenpora. Kami meminta KONI, KOI atau stakeholder olahraga lainnya juga harus ada pakta integritas," kata Imam Nahrawi di sela penandatanganan Pakta Integritas Bentuk Komitmen Kemenpora Menuju Good Governance Membangun Indonesia Hebat di Jakarta, Senin (12/1).
Pakta integritas yang harus ditandatangani oleh PNS di lingkungan Kemenpora terdapat tujuh poin. Di antaranya adalah harus berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
"Kami ingin meraih prestasi yang terbaik. Jadi semuanya harus dimulai dari sendiri. Pakta integritas kami juga harapkan sebagai motivasi bagi semuanya," katanya menambahkan.
Selain penandatanganan pakta integritas, seluruh PNS di lingkungan Kemenpora wajib melakukan tes urin. Tes urin ini dilakukan secara mendadak, bahkan ruangan yang sebelumnya digunakan untuk penandatangan pakta integritas dikunci.
"Perlu dicatat. Kita saat ini mencetak rekor dengan dalam dua bulan melakukan tes urin sebanyak dua kali. Ini melibatkan semua pegawai di sini," kata mantan Sekjen PKB itu.
Tes urin yang dilakukan oleh Kemenpora saat ini terbilang sukses karena sekitar 600 PNS yang ada ikut berpartisipasi. Kondisi ini berbeda dengan sebelumnya karena belum semuanya melakukan tes urin untuk mengecek penggunaaan narkoba.
"Kami ingin KONI, KOI hingga atlet juga melakukan hal yang sama agar kondisi kesehatan semuanya bisa terkontrol dengan baik," kata pria kelahiran Bangkalan, Madura itu.
Meski sudah melakukan tes urin, hasil pemeriksaan tersebut belum diumumkan kepada publik. Pihak Kemenpora menegaskan jika ada PNS yang terbukti menggunakan narkoba, akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.
Ikuti Whatsapp Channel Republika