REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Mantan juara dunia tinju Manny Pacquiao mengatakan pada Senin (7/3) bahwa liputan pertandingannya di kelas menengah versi WBO melawan petinju Amerika, Timothy Bradley, tak akan melanggar aturan pemilihan umum Filipina atau memberinya keuntungan dalam memperebutkan satu kursi di Senat.
Dalam surat lima halaman yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum, Pacquiao (37) menyatakan bahwa sebagai salah satu kandidat pada pemilihan Mei mendatang, dia mengizinkan televisi dan radio siaran menayangkan iklan politik dan pertarungannya tidak akan menghabiskan semua waktu yang diberikan.
Komisi pemilu, Selasa, menyatakan mungkin melarang permintaan siaran Pacquiao dalam pertarungan merebut kembali gelar juara dunia kelas menengah bulan depan dari juara kelas menengah WBO Bradley karena hal itu akan memberinya keuntungan yang tidak fair menjelang pemilu.
"Maka jelaslah bukan persoalan keuntungan atau manfaat yang tidak wajar bagi Pacquiao yang sama-sama punya hak dan keistimewaan yang diperbolehkan oleh hukum atas semua hal yang dikatakan oleh kandidat," ujar Pacquiao melalui penasihat hukumnya.
Pertandingan akan memakan durasi maksimum 36 menit untuk 12 ronde atau kurang jika pertarungan tidak sampai selesai. Berdasarkan peraturan, semua kandidat mendapatkan jatah siaran televisi hingga 120 menit dan 180 menit iklan di setiap stasiun.
Penjelasan Pacquiao bahwa kaum gay lebih buruk daripada binatang akhir bulan lalu menimbulkan kritik di media sosial, baik di dalam maupun luar negeri, termasuk sponsor yang membiayainya sesuai kesepakatan dengan Nike, produsen pakaian olahraga terbesar di dunia.
Komisi itu diharapkan mengeluarkan aturan penyiaran sesegera mungkin. Pada 9 Mei, lebih dari 54 juta orang di Filipina akan memilih seorang presiden, seorang wakil presiden, 300 anggota legislatif, dan ribuan jabatan pemerintahan daerah.
Pacquiao, yang terbelenggu komentar kontroversialnya tentang pernikahan sesama jenis, bertarung untuk memperebutkan satu dari 12 kursi lowong di Senat sebagai majelis tertinggi parlemen.
