REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Panitia Penyelenggara Asian Games atau Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee (Inasgoc) Erick Thohir mengatakan ia akan melayangkan surat permintaan renogosiasi kontrak dengan The Olympic Council Asia (OCA). Negosiasi ulang ini diperlukan karena Inasgoc perlu mencairkan dana sponsor sebelum pembukaan Asian Games.
"Kami rencana dalam satu dua minggu ini melayangkan surat sehingga waktu korkom Tujuh di Jakarta bulan Agustus sudah ada kepastian," katanya usai menerima kunjungan Komisi X di Kantor Inasgoc, Selasa (25/7).
Erick menjelaskan dalam kontrak dengan OCA, semua dana sponsor masuk ke akun rekening OCA. Dana sponsor tersebut tidak bisa dicairkan sebelum pembukaan. Sementara Inasgoc perlu menggunakan dana sponsor tersebut sebelum pembukaan. "Kan enggak masuk sama cashflow kami," kata dia.
Selain itu, Inasgoc juga menegosiasikan tentang kualifikasi cabang olahraga. Erick mengatakan Inasgoc ingin meminta kepada OCA agar ada beberapa cabang olahraga yang melakukan kualifikasi sebelum datang ke Asian Games 2018.
"Bisa enggak cabang-cabang di Indonesia dikualifikasi karena enggak mungkin cabang sepakbola tiba-tiba ada datang 40 tim, lapangannya belum tentu cukup, dananya belum tentu cukup. Kami minta yang datang tim yang sesuai dengan peringkat Asia sebelumnya," kata Erick.
Karena, Erick menjelaskan, Inasgoc harus melakukan efesiensi untuk test event . Beberapa cabang seperti voli, basket dan sepakbola yang tadinya mengundang sembilan tim harus dikurangi menjadi enam tim.
Sementara itu, Erick menjelaskan Inasgoc mengundang Komisi X untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sebelumnya ditanyakan dalam rapat-rapat kerja yang sudah dilakukan sebelumnya. Seperti apakah Dewan Pengarah, wakil dan stafnya mendapat gaji. "Kami jawab tidak karena anggarannya tidak ada," kata Erick.
Selain itu, pertanyaan tentangan tambahan anggaran yang saat ini masih tersedia Rp 1,7 triliun tapi yang dibutuhkan Rp 2,7 triliun. Erick mengatakan tambahan dana ini akan ditutup dari dana sponsor OCA sebesar Rp 500 atau Rp 300 miliar.
Jika tidak menutup maka terpaksa harus kembali diefesiensikan atau meminta dana tambahan pada tahun depan. Tapi saat ini masih terlalu dini untuk meminta dan tambahan.
Selain anggaran, kata Erick, Komisi X juga bertanya tentang hal lain seperti prestasi dan venue. "Kami katakan penyelenggara, kami men-support prestasi tapi bukan bagian inti," kata Erick.
Untuk venue, Erick menambahkan, masih ada tumpang tindih. Ia mencontohkan tentang ruang doping. Kementerian PUPR hanya menyediakan gedung sementara ruang dan Inasgoc harus menyediakan alat.
"Yang namanya doping kan belum ada alat dan ruangannya tidak mungkin yang menyediakan PUPR //kan//, PUPR gedungnya, software dari kami," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika