Senin 04 Dec 2017 04:21 WIB

Pemerintah Minta Cabor Taat Deadline Proposal Pelatnas

Rep: Fitriyanto / Red: Ratna Puspita
Warga menyaksikan sosialisasi Asian Games 2018 ketika Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Bundaran HI Jakarta, Ahad (3/12).
Foto: Antara/M Agung Rajasa
Warga menyaksikan sosialisasi Asian Games 2018 ketika Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Bundaran HI Jakarta, Ahad (3/12).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Mulyana meminta kepada induk organisasi cabang olahraga mentaati deadline pengajuan proposal pelatnas. Hal ini agar secepatnya dapat diketahui Atlet Indonesia yang akan dipersiapkan ke Asian Games 2018.

"Saya menghimbau agar Cabor segera mungkin mengajukan proposal rencana Pelatnas bagi mereka. Kita sudah sepakati paling lambat proposal diserahkan kepada Kami Tanggal 15 Desember 2017,” ujar Mulyana ketika dihubungi Republika, Ahad (3/12).

Mulyana menambahkan jangan sampai karena keterlambatan satu atau dua cabor dapat menganggu pelatnas secara keseluruhan. "Kalau proposal ada yang terlambat, pasti akan menghambat yang lain juga. Nanti jangan salahkan kita jika ada dana yang terlambat cair,” ujar dia.

Kalau semua Cabor sudah mengajukan proposal, Mulyana mengatakan, pemerintah akan melakukan verifikasi. Dia menambahkan pemerintah berencana menyiapkan surat keputusan atlet yang dipersiapkan untuk Asian Games 2018 sudah bisa terbut pada pekan ketiga Desember ini. 

“Akhir Desember sudah bisa ketahuan atlet tersebut. Dan awal tahun Pelatnas dengan anggaran 2018 sudah langsung jalan,” kata dia. 

Sejauh ini, menurut Maulana, ada enam Cabor yang telah mengajukan proposal perencanaan pelatnas, yakni Silat, Panjat Tebing, Angkat Besi, Bulutangkis, Bridge dan Wushu. Pemerintah masih menunggu cabor lain, khususnya di luar 24 cabor prioritas hasil penilaian Satlak Prima lalu.

Pemerintah sudah mengumpulkan 40 cabang olahraga yang dipertandingkan di Asian Games 2018 pada 30 November lalu untuk membahas cara mengajukan proposal perencanaan pelatnas. Mulyana mengatakan pemerintah sudah menyosialisasikan kepada 40 cabor tentang Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML). 

“Seperti uang saku, akomodasi, suplemen dll untuk atlet. Kita ingin semua Cabor sudah memahami tentang anggaran tersebut,” ujar Maulana.

Selain itu, pemerintah juga ingin cabor terbiasa melakukan perencanaan sebelum melakukan uji coba. Sebelumnya, dia menuturkan, ada cabor yang tidak memiliki program latihan namun langsung mengajukan uji coba. 

Dia menuturkan hal ini akan bermasalah, karena atlet mungkin belum siap. “Kali ini, kita harus terprogram, mulai latihan, latihan lebih tinggi, pertandingan dan seterusnya hingga tingkat ke ujicoba di luar negeri,” kata dia.

Pemerintah akan kembali mengumpulkan 40 Cabor untuk sosialisasi rencana keuangan pada Senin (4/12) ini, “Bagaimana cara membuat pengajuan, pengunaan hingga pelaporan keuangan. Ini bentuk kepedulian kita kepada Cabor agar sistem keuangan lebih rapi,” kata dia.

Sejauh ini, belum ada batasan berapa maksimal dana yang boleh diajukan oleh cabor. Namun, ia memastikan, cabor prioritas medali akan mendapatkan anggaran lebih banyak dibandingkan cabor lainnya. 

"Atlet prioritas harus jelas penilaiannya seperti di bulutangkis Kevin/Marcus yang menempati peringkat satu dunia pasti peluang emasnya lebih besar. Otomatis, kami akan berikan perlakuan lebih bagi mereka,” kata Mulyana.

Meski sampai saat ini 40 cabor belum melakukannya pelatnas Asian Games, Mulyani masih yakin dengan target pemerintah untuk meraih posisi 10 besar bagi Indonesia di Asian Games nanti. "Target 10 besar kan dari 24 cabor prioritas. Cabor tersebut sudah berjalan pelatnasnya termasuk uang saku dan akomodasi atlet tersebut akan cair pekan depan. Kami tetap memperhatikan atlet yang sudah melakukan pelatnas,” kata Mulyana. 

 

 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement