REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dinilai tidak memiliki visi yang jelas membangun kehidupan bangsa. Ini tercermin dari minimnya anggaran bagi para atlet yang berlaga di pentas internasional seperti Olimpiade London, Inggris beberapa waktu lalu.

"Pemerintah kita tidak punya visi membangun kehidupan bangsa," kata anggota Komisi X Fraksi PDI Perjuangan, Dedi Gumilar saat dihubungi Republika, Jumat (24/8).

Dedi mengatakan ketidakseriusan pemerintah menyediakan anggaran bagi pembinaan prestasi atlet berdampak pada minimnya prestasi yang dihasilkan. Dedi menyatakan anggaran Rp 20 miliar untuk membiayai 22 atlet plus 22 oficial ke Olimpiade sangat tidak rasional.

"Inggris itu negara mahal dengan biaya segitu apa yang bisa dilakukan," sesal Dedi.

Yang menarik, Dedi mengungkapkan bahwa dana sekitar Rp 20 miliar yang diperuntukan bagi para atlet Indonesia di Olimpiade London, merupakan dana yang diusulkan oleh DPR dari proyek Hambalang.

DPR, kata Dedi, terpaksa mengambil anggaran Hambalang lantaran Kemenpora tidak memasukan olimpiade dalam mata anggaran khusus. Artinya, bila DPR tidak melakukan usulan maka nasib para atlet akan lebih terkatung-katung.

Selain persoalan anggaran, Dedi juga menyesalkan proses pembinaan atlet yang tidak dilakukan secara matang. Menurutnya para atlet baru dipersiapkan secara serius menghadapi Olimpiade sebelum empat bulan Olympiade digelar.

Sedangkan negara-negara lain, imbuh Dedi, menyiapkannya sudah sejak empat tahun sebelum penyelenggaraan Olimpiade. "Dengan kebijakan semacam ini tuntutan bagi atlet membawa banyak medali hanya mimpi di siang bolong," ujar Dedi.

Dedi menjanjikan DPR akan memanggil pihak Kemenpora dan KONI untuk meminta pertanggungjawabab soal carut marut anggaran bagi atlet Olimpiade.

Berbeda dengan anggaran Olimpiade London, anggaran untuk Olimpiade Paralympic terbilang besar. Dengan mengirimkan empat atlet, anggaran yang dialokasikan untuk kontingen Olimpiade Paralympic mencapai Rp 6 miliar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika