REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pemuda dan Olahraga menyatakan penyelenggaraan kejuaraan balap motor tingkat dunia MotoGP 2017 tergantung pada anggaran yang sedang dibahas di Komisi X DPR RI.
"Kami sudah berkomunikasi intensif dengan pak Tinton Soeprapto, tapi keputusannya bergantung pada hasil rapat dengar pendapat antara Kemenpora dengan Komisi X DPR," kata Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot S. Dewa Broto di Kantor Kemenpora, Jakarta, Selasa (22/9).
Menurut dia, ada dana inisiatif baru (new initiative) yang diajukan Kemenpora untuk tahun anggaran 2016/2017 yakni sekitar Rp4 triliun.
Dana tersebut mencakup renovasi sirkuit Sentul sekitar Rp 200 miliar untuk penyelenggaraan MotoGP dan renovasi Gelora Bung Karno untuk pelaksanaan Asian Games 2018.
"MotoGP termasuk program utama. MotoGP adalah `single event? yang sudah saatnya dilakukan Indonesia," kata Gatot.
Ia juga menyatakan bahwa penyelenggaraan seri kejuaraan motor internasional itu sangat penting untuk mendorong olahraga berbasis otomotif yang selama ini murni dilakukan oleh pihak swasta secara terpisah.
MotoGP dikatakannya juga akan mendorong konsep sport and tourism yang sudah berhasil dilakukan oleh negara Thailand.
"Olahraga dan pariwisata kalau dipadukan akan bagus, salah satu yang bisa jadi pemicu adalah MotoGP. Kita tidak mungkin langsung ke F1, ada tingkatannya. Kalau tidak dimulai sekarang, kapan lagi," katanya.
Sebelumnya, pengelola Sirkuit Internasional Sentul Tinton Soeprapto menyatakan dirinya menunggu dukungan resmi pemerintah terkait posisi Indonesia yang berpeluang menjadi tuan rumah MotoGP.
"Saat ini tinggal menunggu dukungan resmi dari pemerintah terkait kesediaan menjadi tuan rumah MotoGP. Letter of intent (LOI) kami harap pekan ini bisa selesai," kata Tinton Soeprapto usai bertemu dengan Sesmenpora di Kantor Kemenpora Jakarta, Senin (21/9).
Menurut dia, dukungan resmi dari Kemenpora sangat dibutuhkan karena akan menjadi salah satu syarat untuk menggelar kejuaraan bergengsi dan menjadi rebutan banyak negara itu. Untuk itu pihaknya sangat menunggu keputusan pemerintah itu.
Saat ini, kata dia, dukungan sudah didapatkannya dari Kementerian Pariwisata. Bahkan sebelumnya sudah bertemu dengan promotor MotoGP yaitu Dorna. Namun, dukungan tersebut belum kuat karena harus mendapatkan dukungan penuh dari Kemenpora.
"LOI ini sangat penting. Jika akan melakukan tanda tangan kontrak harus ada dulu. Selain itu desain sirkuit juga harus ada," kata pria yang juga mantan pebalap nasional itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika