REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Payung hukum untuk penyelenggaraan MotoGP pada 2017-2019 di Indonesia sedang dipersiapkan.
Dewan Pertimbangan Presiden Suharso Monoarfa mengatakan, bentuk payung hukum bisa Peraturan Presiden atau Keputusan Presiden. ''Masih dipersiapkan,'' kata dia dalam konferensi pers di kantor Wantimpres, Jakarta, Kamis (19/11).
Menurut Suharso, Indonesia adalah negara populasi terbesar pemakai produk kendaraan roda dua. Dukungan resmi sudah dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Saat ini, Letter of Intent (LoI) sudah resmi ditandatangani oleh Menpora mewakili pemerintah Indonesia.
Dia menerangkan, payung hukum tersebut untuk memuluskan kerja sama dari semua pihak swasta maupun BUMN serta lintas kementerian untuk dapat mewujudkan mimpi besar sebagai negara penyelenggara acara MotoGP 2017-2019 di Indonesia.
Dia menuturkan, penyelenggaraan MotoGP di Indonesia rencananya akan dihelat di sirkuit Sentul, Bogor, Jawa Barat. Sirkuit tersebut akan dirombak habis-habisan untuk memenuhi standar Moto GP. Payung hukum tersebut akan berguna untuk memuluskan kerja sama dengan pihak swasta pemilik sirkuit Sentul.
Suharso mengatakan, dengan diselenggarakannya MotoGP di Indonesia akan memberikan dampak positif. Semisal, wisatawan dan investasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika