REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ketua Harian PB PON XIX Iwa Karniwa menyayangkan insiden kericuhan yang terjadi pada pertandingan polo air di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin (19/9). Padahal, kata dia, pertandingan olahraga harusnya memgedepankan sportivitas.
"Terus terang kami cukup menyesalkan kejadian tersebut dan merupakan masukan supaya tidak terulang kembali," kata Iwa yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (20/9).
Iwa mengaku akan melakukan evaluasi untuk mengantisipasi kembali terulangnya kericuhan pada pertandingan selama PON XIX berlangsung. Dengan menjaga sportivitas dari pihak-pihak terkait pertandingan.
Serta evaluasi pihak keamanan yang harusnya bisa mengantisipasi keributan agar tidak terjadi.
"Kami dari panitia akan melakukan perbaikan khususnya kepada Ketua Sub PB PON Kabupaten Bandung dan juga perangkat kemanaannya untuk lebih meningkatkan antisipasinya," ujarnya.
Iwa pun menyarankan agar panpel pertandingan memberlakukan tiket bagi penonton. Terutama untuk cabang olahraga yang tinggi antusias penontonnya seperti sepak bola.
Dengan pemberlakuan tiket, ujarnya, para suporter antar daerah dapat terpisah. Sehingga jika suasana memanas tidak sampai menimbulkan kericuhan hingga baku hantam.
"Itu mungkin langkah-langkah yang akan kami lakukan. Pelajaran untuk panitia dan panpel," ujarnya.
Untuk atlet, Iwa belum memastikan kemungkinan pemberian sanksi. Menurutnya, hal tersebut harus melalui proses pertimbangan dari panpel.
Sebelumnya pertandingan cabang olahraga polo air pada babak semifinal PON XIX diwarnai kericuhan saat berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin.
Video kericuhan tersebut telah beredar di dunia maya. Video tersebut memperlihatkan atlet polo air dari Jawa Barat dan Sumatera Selatan saling adu jotos di dalam kolam air. Kericuhan pun melebar ke tribun penonton. Bahkan aparat keamanan yang berseragam ikut emosi dengan memukuli penonton, yang di antaranya atlet polo air DKI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika