REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan atlet bulutangkis yang tergabung dalam Gerakan Moral Mantan Atlet Bulutangkis Nasional Lintas Generasi, menyerahkan petisi kepada Pengurus Besar Persatuan Olahraga Bulutangkis Indonesia (PB PBSI) di Cipayung, Jakarta, Kamis (31/5).
Gerakan mantan atlet yang diwakili Djoko Suprianto, Ivana Lie, dan Imelda Wiguna itu datang pada pukul 10.00 WIB dan disambut Wakil Ketua Umum II PB PBSI, I Gusti Made Oka. Djoko secara simbolis menyerahkan petisi tersebut kepada Made Oka.
"Senin lalu kan sudah dibacakan isi petisi tersebut dan sudah ada publikasi juga oleh media. Nah, untuk lebih etis hari ini kami menyerahkan petisi tersebut langsung kepada PBSI," ujar Djoko usai penyerahan petisi.
Djoko mengatakan, ia bersama mantan atlet lainnya berharap adanya dialog secepatnya antara mereka dan pihak PBSI. "Stressing kami yakni secepatnya ada dialog. Kami tidak hanya ingin memberikan kritik tetapi juga jalan," sebut dia.
Sementara itu dari pihak PBSI sendiri menyambut positif dengan adanya petisi tersebut. PB PBSI berjanji akan segera mengadakan dialog dengan para mantan atlet itu.
"Kami sudah dengar, baca, dan lihat di media tentang petisi tersebut. Menurut kami itu sangat positif. Kami akan membicarakan hal ini dulu di internal kami terkait Thomas-Uber di Cina lalu, setelah itu kami akan berdialog dengan rekan-rekan mantan atlet," ujar Oka.
Pada Senin (28/5) lalu, mantan-mantan atlet yang menamakan diri dengan Gerakan Moral Mantan Atlet Bulutangkis Nasional Lintas Generasi menyatakan keprihatinan mereka atas kegagalan tim Thomas-Uber di Wuhan, Cina. Mereka membuat petisi yang terdiri dari tujuh poin yakni, pertama, menuntut PB PBSI bertanggung jawab atas kegagalan tim Thomas-Uber dengan mengevaluasi secara serius dan menyeluruh penyebab kegagalan tersebut. Kedua, mengatasi masalah tumpang tindih (overlapping) kewenangan kebijakan PB PBSI.
Ketiga, mengembalikan kewenangan setiap bidang sesuai tugas pokok dan fungsinya, dan fokus pada persiapan atlet untuk olimpiade London. Keempat, meninjau ulang keberadaan pelatih asing di Pelatnas. Kelima, menghimbau pengurus PB PBSI provinsi mencari figur ketua umum yang dapat menjawab tantangan dan melakukan terobosan yang kreatif.
Keenam, menghimbau Dewan Pengawas lebih aktif menjalankan tugasnya dan berperan aktif mengkritisi kinerja PBSI Pusat. Dan terakhir atau ketujuh, menghimbau kepada Presiden, pemerintah, dan Komisi X DPR untuk lebih memperhatikan olahraga bulutangkis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika