REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indikasi pemberian visa bagi atlet Israel, Misha Zilberman, untuk bertanding di Jakarta dalam kejuaran dunia bulu tangkis menuai banyak kecaman.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Sukamta mengatakan sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Untuk itu, kata dia, tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Pembukaan Undang-undang Dasar NRI 1945 kita sudah jelas menyatakan bahwa Indonesia anti terhadap penjajahan.

"Israel telah melakukan penjajahan dengan menganeksasi wilayah Palestina makanya Indonesia sejak awal merdeka hingga sekarang tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel karena tak mengakui Israel sebagai negara. Makanya tidak mungkin berhubungan dengan Israel dalam hal lain  seperti ajang kompetisi olahraga bulu tangkis," kata Sukamta, Selasa, (11/8).

Dulu tahun 1957 tim nasional Indonesia lolos di zona Asia dan tinggal berhadapan dengan Israel untuk bisa ikut ke Piala Dunia tahun 1958 di Swedia. Indonesia menolak untuk bertanding di Jakarta atau Tel Aviv.

Indonesia akhirnya mengundurkan diri setelah permintaannya untuk bertanding di tempat netral ditolak oleh FIFA. Presiden Soekarno juga pernah menolak keikutsertaan Israel dalam Asian Games tahun 1962 di Jakarta.

"Kita harus tetap menghidupkan semangat Soekarno yang menyatakan bahwa selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Jadi, meskipun itu olah raga tetapi berhubungan erat dengan kedaulatan sebuah negara."

Pemberian visa kepada atlet yang mewakili negara Israel, Zilberman, untuk bertanding di Jakarta dalam kejuaraan bulu tangkis dunia akan mencederai konstitusi. Selain itu akan  mencederai semangat bangsa yang anti penjajahan dan cinta kemerdekaan.

Memang ini urusan olah raga, kata Sukamta, namun Zilberman mewakili sebuah negara yang hingga kini melakukan penjajahan. Apalagi Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dan anti penjajahan. "Saya mendesak Dirjen Imigrasi agar menolak atau membatalkan visa atlet tersebut,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika