REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Pemerintah menyatakan akan menghormati Komite Banding (KB) yang saat ini sedang bekerja. Melalui Pelaksana Tugas Harian (PLH) Sekretaris Kemenpora, Djoko Pekik Irianto, pemerintah menyatakan tidak akan melakukan intervensi seperti yang pernah mereka lakukan pada Komite Banding sebelumnya.
"Pemerintah tidak memberikan deal-deal tertentu dan tidak akan menjagokan satu atau dua orang calon. Kami akan menghormati proses yang ada," ujar Djoko saat ditemui wartawan usai menghadiri diskusi 'Media dalam Polemik PSSI' di Jakarta, Selasa (10/5).
Joko juga meminta semua pihak agar mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan. Ia mengatakan kinerja KB saat ini adalah pekerjaan bangsa sehingga apapun keputusannya wajib diterima semua orang. "Pada akhirnya, harus ada yang berkorban karena keputusan KB nanti tidak mungkin memuaskan semua pihak," ujar Djoko.
Ditanya pendapatnya soal diprosesnya banding George Toisutta dan Arifin Panigoro, Djoko menyatakan akan menyerahkan semuanya kepada mekanisme yang ada. Jika nanti masih terdapat ketidakpuasan, kata dia, toh masih ada cara-cara lain yang masih bisa ditempuh, salah satunya melapor ke Courf of Arbitration for Sport (CAS).
Namun, ia meminta pihak-pihak yang menghendaki ketua Komite Normalisasi (KN), Agum Gumelar, supaya mundur agar memikirkan kembali sikapnya tersebut. Karena, hal tersebut hanya akan memperkeruh situasi. "Saya kira sikap itu perlu dikoreksi lagi. Penderitaan kita sudah cukup lama dan terus berulang-ulang," katanya.