REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Warga RW 02 Kampung Arus Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, mengaku sudah lama mendengar adanya rencana normalisasi Sungai Ciliwung di kawasan itu oleh pemerintah. Namun, sampai hari ini, rencana tersebut belum terlaksana.

Ketua RT 10/02 Kampung Arus, M Haris (49 tahun) mengungkapkan, pada 2015 lalu, beberapa petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN ) pernah mendatangi kawasan tempat tinggalnya. Ketika itu, mereka sempat melakukan pengukuran tanah di kampung tersebut untuk keperluan proyek normalisasi Sungai Ciliwung. 

"Menurut hasil pengukuran mereka (petugas BPN) pada waktu itu, ada 15 rumah di RT 10 ini yang nanti bakal digusur untuk normalisasi Ciliwung," ujarnya kepada Republika.co.id, Senin (13/2).

Pada Maret 2016, kata Haris, sejumlah petugas BPN kembali mendatangi Kampung Arus. Mereka ingin melakukan pendataan terhadap rumah-rumah di RT 10, serta mengecek kelengkapan dokumen tanah yang dimiliki warga setempat. 

Kini, sudah hampir setahun berlalu sejak petugas BPN melakukan pendataan di Kampung Arus. Namun, proyek normalisasi Sungai Ciliwung di kampung itu belum juga dilaksanakan pemerintah sampai hari ini.

Haris mengungkapkan, rata-rata pemilik rumah di Kampung Arus hanya mempunyai surat tanah berupa girik. "Janjinya, warga yang rumahnya terkena dampak normalisasi nanti bakal mendapat kompensasi atau ganti rugi dari pemerintah, asalkan mereka punya surat tanah meski cuma dalam bentuk girik sekali pun," kata ayah empat anak itu.

Hujan yang mengguyur selama akhir pekan kemarin menyebabkan Kampung Arus dilanda banjir. Pada Ahad (12/2) malam, ketinggian air yang merendam permukiman warga di kawasan itu mencapai 70 sentimeter. Banjir tersebut berasal dari luapan Sungai Ciliwung.

Ikuti Whatsapp Channel Republika