Selasa 14 Feb 2017 15:40 WIB

Ini Komentar Sekda DKI Terkait Aksi Boikot DPRD DKI Jakarta

Rep: Noer Qomariah Kusumawardhani/ Red: Ilham
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah.
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, aksi boikot yang dilakukan oleh empat fraksi DPRD DKI Jakarta pada Senin (13/2) sejauh ini belum menghambat kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Sebab, belum ada jalinan koordinasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta.

"Ngomongnya kan baru kemarin. Yang jelas saat ini belum, karena belum ada koordinasi. Tapi besok, kalau perda sudah tersedia, tidak di bahas ya itu menghambat," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (14/2).

Selanjutnya, sebagai Kepala Aparatur Sipil Negara (ASN), Saefullah mengatakan, Pemprov DKI Jakarta mendukung sepanjang status dan kembalinya Gubernur Pejawat DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke Balai Kota diatur oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia. "Ini kan sebenarnya bulan kerja, nih. Februari, Maret sampai Desember ini bulan kerja. Jadi tinggal melaksanakan program 2017 sama inovasi-inovasinya. Ada CSR, ada pembangunan KLB. Itu inovasi dari pembangunan, kemudian dalam pertengahan 2017 ini kan kita belum tahu apa yang terjadi," katanya.

Selain itu, Saefullah menuturkan, Pemprov DKI Jakarta tengah mengerjakan Pusat Perencanaan dan Pengembangan (Pusrembang). "Pusrembang ini sedang berjalan, Bappeda sedang pada tingkat RT, RW, Kelurahan. Dia bergulir terus, gunanya untuk menjaring apa sih yang sebetulnya dibutuhkan masyarakat. Nanti kalau sudah pas level kelurahan, kecamatan kota," ujarnya.

Ia meminta DPRD DKI Jakarta untuk terlibat memberikan saran-saran, pokok pikiran, terkait kebutuhan masyarakat. Pusrembang, Saefulllah mengatakan, akan bermuara ke Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). "Kedua terkait dengan perda-perda kan sudah kita masukkan. Ada sekitar delapan Perda yang sudah kita lempar ke DPRD untuk dibahas. Tentu kan kita memaksimalkan, bagaimana ini ada Perda, rakyat butuh, sebagai wakil rakyat ya silahkan dong dibahas," katanya.

Menurut Saefullah, perda tersebut harus dibahas. "Sama dengan saya bekerja untuk kepentingan rakyat. Kalau ada bahan tidak dibahas, ya sayang," katanya.

 

 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement