REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator bidang Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Daniel Zuchron menyebut pihaknya tengah mendata daerah-daerah yang menunda penyelenggaraan pilkada serentak pada Rabu (15/2).

"Kita (Bawaslu) sendang mencari tahu, mana-mana saja daerah yang ditunda, ada salah satunya di Tolikara," kata dia di Bawaslu RI, Rabu (15/2).

Daniel mengatakan, pada dasarnya Bawaslu telah memetakan potensi-potensi kerawanan terkait penyelenggaraan pilkada serentak. Seperti, politik uang, data pemilih dan penundaan penyelenggaraan.

"Memang ada beberapa yang ditunda, penundaan kan harus ada putusan bersama Panwaslu dan KPU setempat. Biasanya tidak lama, dua tiga hari sudah ada hasil," tutur Daniel.

Ia menyebut, pengawas pemilu mampu menerjemahkan strategi yang dibangun dari induk ihwal kerawanan yang sifarnya makro dan basis yang sifatnya mikro yaitu TPS. Artinya, apabila ditemukan misalnya politik uang, karena ekses dan insiden, bukan pembiaran.

"Mungkin karena netralitas penyelenggara di bawah seperti KPPS misalnya, atau ada aparatur yang lain memang daerah yang rumit. Namun, beberapa memang soal C6 dan netralitas," tutur dia. Dahnil mengatakan pihaknya segera merilis temuan kasus-kasus kecurangan selama penyelenggaraan pilkada serentak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika