REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua KPUD DKI Jakarta, Sumarno mengatakan, ada laporan sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang kekurangan surat suara. Hal tersebut terjadi karena partisipasi pemilih begitu tinggi dan pemilih di luar Daftar Pemilih Tetap (DPT) membludak.

"Dalam waktu bersamaan, pemilih yang tidak ada DPT, yang pemilih tambahan membludak. Stok surat suara yang diperuntukan untuk DPT tidak mencukupi karena banyaknya yang tidak tercantum dalam DPT. Ini agak mengherankan," ujar Sumarno di Hotel Bidakara, Kamis (16/2).

Kasus tersebut banyak terjadi di apartemen. Saat KPUD DKI Jakarta melakukan pendataan pemilih, Sumarno mengatakan, petugas KPUD DKI Jakarta sudah maksimal terkait pemutakhiran data.

"Kita tidak bisa mendapatkan data pemilih. Banyak apartemen yang tidak bisa akses. Banyak pemukiman eksklusif. Maka kami kemudian kita tetapkan DPT yang dihasilkan petugas kita. Setelah itu, jumlah surat suara itulah yang kita alokasikan ke DPT," katanya.

Sumarno kemudian mengatakan kejadian ini menjadi evaluasi bagi KPUD DKI Jakarta maupun masyarakat. "Masyarakat harus paham. Pemilu itu ada administrasinya. Ada tahapannya, termasuk pemutakhiran data pemilihan. Tapi dampaknya surat suara anda tersedia. Solusinya, mereka pindah ke TPS terdekat, banyak yang teratasi kayak gitu," ujarnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika