REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menanggapi banyaknya aduan warga ihwal tidak bisa memberikan hak suaranya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat meminta KPUD DKI Jakarta melakukan evaluasi. "Makanya dari itu, ini evaluasi bagi KPU. Karena ketentuannya 2,5 persen dari DPT," kata Djarot di Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (16/2).

Menurut dia, KPUD selalu mengimbau agar warga ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Namun, justru berbagai aduan terus berdatangan dan tidak sejalan dengan imbauan KPUD. "Begitu mereka menggunakan haknya untuk memilih, mereka nggak bisa. Yang kedua, masalah jam, itu mereka kaku banget. Pukul 13.00 WIB, selesai. Padahal, banyak yang antre. Ini harus dievaluasi juga," kata Djarot.

Selain itu, kata Djarot, terdapat kejomplangan antara tingkat partisipasi tinggi dengan aturan yang kaku. "2,5 persen dari DPT lho. Kita tahu bahwa ada yang tidak masuk DPT karena ketika didatangi di rumahnya mereka nggak ada," ujar Djarot. 

Meskipun begitu, Mantan Wali Kota Blitar itu juga mengapresiasi antusiasme warga untuk memeriahkan pesta demokrasi. Karena banyak warga yang tinggal di luar negeri kembali untuk mencoblos. "Warga yang tinggal di luar negeri pada datang semua. Itu kita kasih apresiasi kepada warga Jakarta yang kemarin kita prediksi tingkat partisipasinya menurun. Tapi kan ini antusias. Ini yang menggembirakan kami," kata Djarot. 

Di putaran kedua, Djarot berharap KPU DKI bakal menyiapkan putaran kedua dengan lebih siap ."Karena kami dapat laporan banyak warga yang sudah datang berjam-jam, tapi surat suaranya hanya tinggal 20, yang datang banyak sekali. Terus sudah tutup. Yaudah itu sebagai pembelajaran evaluasi supaya tanggal 19 April itu kita lebih siap lagi," harapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika