REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menilai, masyarakat Indonesia semakin dewasa dalam berdemokrasi. Hal tersebut ditunjukan dengan pelaksanaan pilkada serentak 2017 yang berlangsung aman dan lancar.
"Saya memberikan apresiasi kepada para penyelengga dan aparat keamanan atas terselenggaranya pilkada serentak yang relatif sukses, aman, dan kondusif. Apresiasi yang lebih tinggi juga kepada seluruh rakyat Indonesia yang untuk kesekian kalinya membuktikan semakin dewasa dalam berdemokrasi," kata Jazuli di Jakarta, Jumat (17/2).
Jazuli menilai, kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi bisa dilihat dari antusiasme dalam menggunakan hak pilih, menjaga situasi tetap damai, dan tidak terprovokasi untuk ribut bahkan konflik. Menurut dia, daerah-daerah yang diprediksi rawan gangguan keamanan seperti Papua, Aceh, Indonesia Timur seperti Sulawesi Tenggara, dan DKI Jakarta tetap kondusif dan aman.
"Terkhusus di DKI Jakarta betapapun suhu politik terasa memanas jelang pemungutan suara akibat kasus penistaan agama, ternyata semua pihak khususnya umat Islam bisa menjaga situasi keamanan Jakarta tetap kondusif, semua tenang dan damai," ujarnya.
Hal itu, menurut Jazuli, sangat membanggakan sekaligus membuktikan betapa umat Islam, khususnya di Jakarta, sangat dewasa dan matang dalam berdemokrasi dengan turut serta mewujudkan kedamaian dan mengutamakan kepentingan nasional.
Jazuli menilai, dengan realitas tersebut, dirinya menepis tuduhan sebagian pihak bahwa umat Islam yang turun dalam aksi-aksi bela islam dan ulama menyebabkan kegaduhan dan instabilitas menjelang pilkada, juga membantah aksi-aksi tersebut berkaitan dengan kepentingan politik Pilkada DKI Jakarta.
"Kita bisa saksikan sendiri mana ada kegaduhan dalam pilkada khususnya di DKI, aman-aman saja bahkan elemen umat Islam turut menyerukan agar masyarakat aktif berpartisipasi dalam pemungutan suara serta mengawal proses pilkada dari kecurangan. Elemen umat Islam sangat konstruktif dalam mewujudkan pilkada yang damai," katanya.
Anggota Komisi I DPR itu juga menegaskan bahwa aspirasi aksi bela Islam yang dilakukan umat Islam yang lalu murni menuntut penegakan hukum yang adil kepada tersangka penista Alquran dan tidak ada motif politik (pilkada).
Selain itu, dia meminta kepada penyelenggara dan penegak hukum agar menuntaskan permasalahan menyangkut temuan dan laporan di lapangan, khususnya menyangkut kecurangan.
"Hal ini agar penegakan hukum pilkada dilakukan secara konsekuen dan berkeadilan. Kita dengar dan ikuti cukup banyak informasi permasalahan dan pelanggaran di lapangan, mulai soal penggunaan hak pilih hingga politik uang," ujarnya.
Menurut dia, pihak-pihak yang merasa dirugikan atau menemukan kecurangan bisa menempuh mekanisme atau prosedural sesuai undang-undang kepada KPU, pengawas pemilu, kepolisian, hingga Mahkamah Konstitusi jika menyangkut perselisihan hasil. Untuk itu, menurut dia, penyelenggaran dan penegak hukum harus menjamin penindaklanjutnya secara tuntas dan berkeadilan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika