REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi D Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Iman Satria mengakui belum mengetahui permasalahan warga Rusunawa Rawa Bebek yang mengeluhkan kebijakan 'satu keluarga satu unit'. Yang ia tahu dari hasil surveynya, banyak warga yang menunggak pembayaran Rusunawa Rawa Bebek.

"Kita pahamin penghasilannya enggak ada. Saya enggak dengar kebijakan itu, sebenarnya masalah penunggakan. Kita paham karena masalah penghasilan. Saya kemarin survei datang ke lokasi. Pas mampir, banyak mengeluhkan (karena tunggakan)" ujar Iman pada Republika.co.id, Jumat (17/2).

Iman kemudian menyarankan warga yang mengeluhkan kebijakan Rusunawa Rawa Bebek tersebut melakukan aduan secara tertulis kepada Komisi D DPRD DKI Jakarta. Sebab aduan tertulis akan lebih nyata.

"Kalau protes begitu, kenapa enggak protes tertulis saja. Kalau protes tertulis, lebih nyata. DPRD juga tahu ada protes kayak gini," katanya.

Untuk saat ini, Iman belum bisa memberikan solusi terhadap permasalahan ini. Ia ingin meninjau rusunawa tersebut secara langsung. "Saya enggak bisa kasih solusi seperti apa. Kenapa sekarang baru diributin? Apa memang warga sudah ributin tapi belum diterima pengurusnya. Kita mau tinjau, dalami dulu akar permasalahannya," ujarnya.

Sebelumnya, warga Rusunawa Rawa Bebek di Cakung Jawa Timur mengeluhkan kebijakan 'satu rumah satu rusun' yang ada di lingkungan tersebut. Rusunawa tersebut banyak dihuni oleh warga gusuran Pasar Ikan dan Bukit Duri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika