REPUBLIKA.CO.ID, TIMIKA -- Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Polisi Paulus Waterpauw mengingatkan manajemen PT Freeport Indonesia dan sejumlah kontraktornya agar tidak bertindak semena-mena melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawannya. Menurut dia, kalau ada penghematan yang dilakukan perusahaan, itu tugas dan tanggung jawab perusahaan.
"Saya pikir, perusahaan juga tidak boleh semena-mena. Koordinasi secara baik ke pemerintah. Kalau sepihak, nanti terjemahannya macam-macam," kata Paulus Waterpauw di Timika, Jumat (17/2).
Paulus juga meminta dukungan serta bantuan para tokoh masyarakat dan kepala suku di Mimika agar turut menjaga situasi keamanan di sekitar area pertambangan PT Freeport Indonesia. "Suarakan ke masyarakat bahwa masalah ini sedang dalam proses. Jangan membuat gerakan-gerakan lain yang justru membuat masalah ini makin lama diselesaikan," ujarnya.
Paulus mengakui saat ini pengamanan di area pertambangan PT Freeport di Kabupaten Mimika mulai dari Mil 74 Distrik Tembagapura hingga Pelabuhan Portsite Amamapare ditingkatkan. Untuk mengamankan fasilitas-fasilitas penting di PT Freeport, Polri dibantu TNI mengerahkan sekitar 1.000 personel.
"Saya bersama Bapak telah mendapat laporan dari Kapolres Mimika, Dandim Mimika, Komandan Satgas Pengamanan PT Freeport dan Direktur PAM Obvit PT Freeport bahwa personel kita sudah menempati semua area di PT Freeport. Juga termasuk di dalamnya yaitu petugas pengamanan internal perusahaan," jelas Paulus.
Mantan Kapolres Mimika periode 2003-2005 itu menegaskan peningkatan pengamanan di area pertambangan PT Freeport mengacu dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, di mana jika terjadi penghentian produksi, maka akan berdampak luas kepada ribuan karyawan, keluarga mereka, dan masyarakat di Mimika secara umum.
"Dampak yang ditimbulkan akibat penghentian produksi PT Freeport sangat besar, tidak saja bagi karyawan, tapi juga mereka-mereka yang selama ini memanfaatkan pembuangan tailing di sepanjang aliran Kali Kabur. Belum lagi kelompok-kelompok lain yang selama ini bergantung pada suplai dana PT Freeport," kata Paulus.
Kapolda Papua bersama Pangdam XVII/Cenderawasih bersama jajaran terkait lainnya akan segera melakukan evaluasi pengamanan di area Freeport. Jika diperlukan sewaktu-waktu, akan didatangkan pasukan TNI dan Polri ke Mimika untuk memperkuat pengamanan di area PT Freeport tersebut.
"Untuk tahap awal kami coba dulu dengan kekuatan yang kita punya. Mengingat sekarang anggota kami banyak ditugaskan untuk melakukan pengamanan Pemilukada pada 11 kabupaten/kota di Provinsi Papua, maka kita akan tambahkan pengamanan ini," ujarnya.
Kapolda mengakui, sejak Kamis (16/2), terdapat sejumlah anggota Brimob dari Polda Kalimantan Barat telah didatangkan ke Timika untuk memperkuat pengamanan di area PT Freeport Indonesia. "Mereka sudah datang ke Timika untuk membantu, tapi jumlahnya masih terbatas," jelas Paulus.
Paulus bersama Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Hinsa Siburian secara khusus datang ke Timika pada Jumat (17/2) pagi untuk menemui ribuan karyawan PT Freeport dan perusahaan-perusahaan privatisasi serta kontraktornya yang menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD dan Kantor Bupati Mimika. Aksi demonstrasi itu untuk menuntut pemerintah segera menerbitkan izin kepada PT Freeport agar melakukan ekspor konsentrat tembaga, emas dan perak ke luar negeri.
Izin ekspor konsentrat PT Freeport telah dihentikan oleh pemerintah sejak 12 Januari 2017. Akibat dari kebijakan itu, sejak 10 Februari 2017, PT Freeport menghentikan sementara proses produksinya. Saat ini, ada 23.200 karyawan baik karyawan permanen PT Freeport maupun karyawan perusahaan kontraktor dan privatisasinya yang bekerja di area pertambangan di Tembagapura, Mimika, Papua.
Ikuti Whatsapp Channel Republika