REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Sekitar lima ratus penarik becak motor di kota Medan berunjuk rasa menolak keberadaan ojek online. Mereka menyebut adanya ojek tersebut telah berdampak pada penghasilan mereka.

Aksi ini digelar di depan kantor Wali Kota Medan di Jl Kapten Maulana Lubis, Selasa (21/2). Mereka meminta agar Wali Kota Medan Dzulmi Eldin melarang keberadaan ojek online. "Kami mau kendaraan yang berbentuk online dihapuskan. Itu tuntutan kami," kata salah seorang penarik becak motor, Jekson Limbong.

Massa menilai, ojek online bukanlah angkutan umum yang legal karena tidak memiliki izin seperti mereka yang menggunakan plat kuning. Para pengunjuk rasa pun menyebut, sejak munculnya angkutan berbasis aplikasi online, pendapatan mereka semakin berkurang.

"Mereka bebas mengambil penumpang dimana pun. Sementara kami ada aturan. Kami bayar setoran untuk mengurus izin angkutan umum tapi mereka sama sekali tidak. Mereka bisa seenaknya mengambil sewa (penumpang)," ujar penarik becak yang lain, S Sembiring.

Hingga saat ini, para pengunjuk rasa terus berdatangan ke kantor Wali Kota Medan. Mereka membawa becak motor sehingga memicu kemacetan di sekitar ruas Jl Kapten Maulana Lubis, Medan.

Pihak kepolisian pun langsung mengalihkan arus lalu lintas ke ruas lain. "Untuk sementara jalan kami alihkan dan saat ini juga petugas sedang mengatur lalu lintas untuk mengurai kemacetan," kata Kasat Lantas Polrestabes Medan, AKBP Indra Warman.

Indra menjelaskan, arus lalu lintas dari Jl Kapten Maulana Lubis menuju Jl Raden Saleh dialihkan ke Jl Imam Bonjol. Rekayasa lalu lintas pun dilakukan di Jl Pengadilan. Jalan ini direkayasa dari satu arah menjadi dua arah hingga ke persimpangan Jl Kejaksaan menuju Jl Imam Bonjol.

Ikuti Whatsapp Channel Republika