Kamis 23 Feb 2017 01:00 WIB

Bappenas Dorong Daerah Buat Inovasi Kebijakan

Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro
Foto: Republika/ Yasin Habibi
Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro meminta pemerintah daerah membuat inovasi-inovasi kebijakan untuk memacu investasi. Inovasi penting dikedepankan di tengah keterbatasan anggaran dan demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

"Selain kerapihan administrasi, inovasi kebijakan dan program juga tidak kalah pentingnya,” kata Bambang melalui siaran pers, Rabu (22/2). 

Bappenas saat ini sedang mengelar rapat koordinasi teknis (Rakortek) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah regional I hingga 24 Februari 2017 di Batam, Kepulauan Riau. 

Rakortek merupakan forum pembahasan terkait prioritas nasional untuk mendukung sasaran pembangunan. Selain itu. sebagai masukan awal dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 

Bambang menjelaskan, penyusunan RKP 2018 mengusung tema “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”. RKP disusun dengan prinsip money follows program.  Maksudnya, anggaran yang dikeluarkan berdasarkan program yang sudah dibuat, bukan menunggu anggaran terlebih dahulu, baru membuat program. 

Bambang mengatakan, pemerintah baik pusat maupun daerah akan mengimplementasikan dua upaya utama sebagai langkah konkret mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi.  Pertama, investasi pemerintah berfokus pada proyek yang mendorong produktivitas dan peningkatan aktivitas sektor swasta, yaitu infrastruktur transportasi dan logistik. 

Untuk mewujudkan itu, terobosan yang perlu dilakukan adalah menerapkan mekanisme Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA). Mekanisme itu melengkapi skema pembiayaan infrastruktur lainnya, yaitu skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). 

Upaya kedua, tambah Bambang, berupa pemberian fasilitas kebijakan dengan penghapusan hambatan berkembangnya swasta di enam sektor utama. "Yaitu pembenahan iklim investasi di daerah, pemanfaatan dan penyaluran dana repatriasi untuk investasi, menjaga daya beli masyarakat, serta reformasi struktural," ujarnya. 

Bambang mengatakan, Bappenas memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada 2018 mencapai 6,1 persen. Kemudian, tingkat kemiskinan ditargetkan 9-10 persen dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3-5,5 persen. 

Fokus penanggulangan kemiskinan terletak pada penduduk berpendapatan 40 persen terbawah. Tiga sektor prioritas yang akan ditingkatkan peranannya terhadap pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan adalah industri pengolahan, pariwisata, dan pertanian.

 

 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement