REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menilai kebebasan demokrasi di Indonesia terlalu bebas. Menurut Jokowi, praktik demokrasi yang kebablasan ini bisa menimbulkan adanya liberalisme, radikalisme, sektarianisme, terorisme, dan ajaran lain yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, masyarakat Indonesia baru menikmati demokrasi sekitar 17 tahun setelah reformasi. Praktik demokrasi akan ada ongkos demokrasi yang kemudian menuju pada kutub ekstrem liberalis dan ekstrem radikalis. Hal tersebut alamiah.
Menurutnya, kedepannya masyarakat akan terdidik dan teredukasi setelah terbiasa dengan proses demokrasi. "Saya lihat masyarakat secara prinsip ternyata lebih teredukasi atau lebih dewasa menerima perbedaan. Justru yang tidak terbiasa menerima perbedaan proses demokrasi itu adalah elit," kata Dahnil kepada Republika.co.id, Rabu (22/2) malam.
Ia menjelaskan, kelompok elit yang dimaksud dalam hal ini kaum elit politik, eksekutif, legislatif, dan partai politik. Mereka tidak mengedukasi karena tidak mempunyai komitmen. Mereka juga tidak menghiraukan etika atau fatsun politik yang mengedukasi publik.
Ia menambahkan, para elit juga tidak menghadirkan akhlak atau etika dalam berpolitik. Sehingga demokrasi Indonesia diseret pada kutub ekstrem. Kuncinya, bagaimana elit menyikapi permasalahan yang terjadi saat ini. Kondisi demokrasi yang terjadi di Indonesia justru menjadi PR (pekerjaan) para elit politik, termasuk presiden. "Bukan PR masyarakat, malah masyarakat sudah sangat biasa dengan proses demokrasi ini," ujarnya.
Ia mencontohkan, hal yang dilakukan para elit dan tidak mengedukasi publik, misalnya ekstrem politik uang. Hal ini muncul karena elit politik menggunakan uang sebagai alat transaksi politik. Kemudian membudayakan politik uang. Mereka tidak memunculkan kontestasi yang didasari oleh kapasitas yang lebih penting. Menurutnya, justru saat ini adalah momentum untuk melakukan koreksi terhadap sikap para elit.
Dikatakan Dahnil, para elit adalah pelaku demokrasi. Para elit adalah eksekutif, legislatif, partai politik dan termasuk Presiden Jokowi. Berulang kali, kata Dahnil, banyak tokoh menyebutkan permasalahannya bukan antitoleransi dan anti-NKRI.
"Masalah utama kita adalah ketidakadilan, ketidakadilan itu selalu menyeret orang, menyeret demokrasi. Oleh karena itu yang perlu diperbaiki sikap elit menyikapi demokrasi itu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika