REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan bersama rombongan meninjau lokasi banjir di RW 03, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medansatria, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Rabu (22/2) sore. Ia meminta supaya izin pendirian bangunan di kawasan itu dihentikan supaya ada wilayah resapan.
"Tidak ada izin bangunan lagi. Stop sudah. Kalau ditambah semakin parah, yang ada saja mengatasinya sulit karena kawasan-kawasan perumahan atau bangunan- perumahan rata-rata di bawah permukaan sungai," kata Ahmad Heryawan yang akrab disapa Aher, Rabu (22/2).
Aher mengatakan, kawasan rawa-rawa yang menjadi tempat resapan air harus didalamkan. Ia menyebut, daerah resapan air sekarang semakin berkurang. Dulu luas rawa-rawa di tempat itu mencapai lima hektare, sekarang tinggal tiga hektare lantaran pesatnya alih fungsi menjadi permukiman.
Aher meminta, kawasan resapan seluas tiga hektare tersebut daya tampungnya harus sama dengan sewaktu masih lima hektare. Caranya, kedalaman rawa harus ditambah. Lahan dari pemerintah Kota Bekasi sudah tersedia, tinggal dicarikan biaya untuk menggali supaya menjadi kolam retensi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berjanji akan membantu penggaliannya.
"Pemkot sudah punya lahan tiga hektare dan ini harus didalamkan. Bagus kalau kedalaman sampai lima meter sehingga ketika ada hujan seperti sekarang, Kali Alam nanti dialirkan ke situ sebagai kolam retensi atau tampungan, dengan cara itu mudah-mudahan bisa menyelesaikan," ujar Aher.
Dalam tinjauan itu, Gubernur Jawa Barat juga melihat aktivitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Kalibaru lumpuh akibat diterjang banjir. Hal itu disayangkan sebab puskesmas harusnya bisa paling depan menolong ketika datang musibah banjir. Namun, saat ini pelayanan justru terkendala karena puskesmas ikut terendam.
Kepada Aher, kepala puskesmas mengusulkan bangunan puskesmas dipindah supaya tidak terkena banjir. Pemprov Jawa Barat berjanji akan membantu pembangunan puskesmas apabila sudah ada lahan dari pemkot. Aher menyatakan, setelah dipindah lahan puskesmas harus menjadi daerah resapan lagi.
Apabila lahan dan detail engineering design (DED) sudah tersedia dari pemerintah kota, Aher memperkirakan pembangunan puskesmas yang baru bisa dilakukan tahun 2017/2018 mendatang. "Bagaimanapun kawasan ini harus jadi tempat penampungan resapan air. Jadi tidak boleh ada bangunan baru lagi. Yang ada justru harus didalamkan, jadi kolam tampungan air. Mudah-mudahan dengan dibuat kolam tampungan, ketika Kali Alam meluap tinggal dialirkan ke sana," ujar Aher.
Data dari Kelurahan Kalibaru, tercatat ada 4 RW yang terkena banjir imbas luapan Kali Alam, yakni RW 3, RW 4, RW 5 dan RW 6. Puluhan warga masih mengungsi di kantor kelurahan sejak Senin (20/2) kemarin. Selain merendam permukiman warga, banjir juga menggenangi sekolah dan puskesmas sehingga pelayanan terganggu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika