REPUBLIKA.CO.ID, SOLO --- Politikus senior Partai Golkar, Akbar Tanjung menanggapi pidato Presiden Joko Widodo saat menghadiri pengukuhan Partai Hanura di Bogor pada Rabu (22/1). Dalam pidato tersebut Jokowi menilai demokrasi di Indonesia kebablasan.

Mantan Ketua DPR RI itu menilai ungkapan 'demokrasi kebablasan' yang dikatakan Jokowi kurang tepat. Menurutnya dalam pengaktualisasian demokrasi terdapat proses yang memungkinkan untuk keliru. Dia menyebut proses itu sebagai trial and error yang perlu terus dicarikan solusi dan pembenahan.

"Kita pahami demokrasi itu sebagai suatu sistem yang sah teruji, berbasis kepada ideologi dasar negara kita yakni pancasila dan konstitusi. Dalam aktualisasinya, tentu ada proses yang bisa saja aktualisasinya, pelaksanaanya ada kekurangan atau kekeliruan, ada yang menggambarkannya terjadi kebebasan yang berlebihan, istilahnya yang dimaksud kebablasan. Tetapi saya senang menyebutnya itu proses trial and error, kita coba kalau keliru, kurang kita perbaiki," tutur Akbar Tanjung usai menghadiri pengukuhan Ketua Komisi Yudisial, Aidul Fitriciada Azhari sebagai Guru Besar UMS pada Kamis (23/2).

Dia mengatakan demokrasi menjadi hal baik selama tidak menyimpang dari makna sejatinya. Dalam kepartaian misalnya, dengan terdapat beragam partai politik yang menghiasi pemilu di Indonesia memunculkan dinamika politik yang aktif.

Hanya saja, kata dia, bagi pihak yang berpikir tentang adanya penyederhanaan parpol, dirinya berharap   disertai argumen kuat. 

"Bagaimana supaya demokrasi kita itu tetap berjalan efektif, kalau kita melihat  dalam proses demokrasi itu terjadi semacam menyimpan dari sejatinya spirit demokrasi maka kita harus perbaiki, kita luruskan melalui mekanisme undang-undang. mungkin dalam semangat itu presiden menganggap terlalu jauh sehingga ada istilah kebablasan," katanya.

Baca juga,  Pemuda Muhammadiyah Tanggapi Pernyataan Jokowi Soal Demokrasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika