REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Demokrat, Benny K Harman mengaku sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo bahwa saat ini demokrasi telah kebablasan. Untuk itu, menurutnya Indonesia harus memiliki sistem untuk menekan demokrasi agar tidak kebablasan, salah satunya adalah hukum harus ditegakkan.
Benny menilai, terjadinya demokrasi yang kebablasan karena penegakan hukum yang masih lemah. "Apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ada betulnya. Kenapa demokrasi bisa kebablasan? Karena tanpa penegakan hukum. Demokrasi hanya eksis kalau hukum ditegakkan," ujarnya di kompleks parlemen, Senayan, Kamis (22/2).
Benny menambahkan, tanpa adanya sistem peradilan yang kuat, maka tidak menutup kemungkinan demokrasi bakal terus kebablasan. Maka dari itu dia meminta badan peradilan diperkuat untuk mencegah demokrasi yang kebablasan. Diantaranya badan peradilan harus benar-benar ditata untuk jadi kuat sebagai penegak demokrasi.
Benny melanjutkan, sistem demokrasi tidak boleh lepas dari penegakan hukum yang kuat. Tanpa itu, yang terjadi adalah kebebasan yang tidak menghargai hak asasi manusia dan mengganggu kebebasan orang lain.
"Hakikatnya demokrasi adalah penghargaan terhadap kebebasan, terhadap hak asasi manusia. Tetapi kebebasan itu tidak boleh disalahgunakan. Maka penegakan hukum harus kuat, badan peradilan kita harus sekuat apa yang disampaikan oleh Presiden," jelasnya.
Lanjut Benny, di semua negara yang menganut paham demokrasi, badan peradilan sangat kuat. Kemudian kelemanahan demikrasi di Indonesia karena penataan pada lembaga demokrasi ini. Pasalnya, penghargaan terhadap paham liberalisme ini, kebebasan ini tidak diikuti oleh agenda penataan terhadap institusi Gakkum.
"Tapi kita juga harus menghargai kebebasan. Tapi juga harus ada temengnya biar tidak kebablasan," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika