REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengklaim secara konsisten terus menaikkan anggaran pendidikan dan kesehatan. Namun, belanja anggaran yang tinggi ini bukan satu-satunya solusi mengatasi ketimpangan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 dipatok di angka Rp 416,1 triliun. Angka ini, menurutnya, dua kali lipat lebih tinggi dibanding anggaran yang disediakan dalam APBN 2006 lalu sebesar Rp 175 triliun.
Ia menyebutkan, alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan memang ditujukan untuk bisa menekan ketimpangan antara kelompok ekonomi terkaya dengan kelompok ekonomi lemah. Intinya, pemerintah ingin memberikan akses yang sama kepada seluruh masyarakat dari berbagai latar belakang ekonomi terhadap pendidikan dan kesehatan.
Sri menegaskan belanja anggaran yang tinggi bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi ketimpangan. Menurutnya, kenaikan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan memang hal yang patut didukung. Tapi yang lebih penting lagi bagi Sri adalah bagaimana pemerintah bisa memastikan belanja anggaran di dua sektor itu bisa meningkatkan kualitas manusia Indonesia.
"Anggaran pendidikan naik tapi kualitas pendidikan menurun, itu mengkhawatirkan. Anggaran pendidikan kita selama ini naik. Tapi apakah Anda merasakan kualitas yang meningkat tajam?" kata Sri, dalam acara Peluncuran Laporan Ketimpangan di Aryaduta Jakarta, Kamis (23/2).
Sri menyebutkan, berapapun kenaikan anggaran pendidikan selama ini, masih saja ada gedung-gedung sekolah yang atapnya bocor atau kekurangan fisik bangunan lainnya. Apalagi, dengan adanya kenaikan tunjangan guru, Sri menagih adanya perbaikan kualitas pengajaran.
"Saya sedih kalau saya alokasikan APBN, sebanyak ini, tapi hasilkan sesuatu yang tidak ditargetkan. Intinya, yang terpenting adalah kualitas," ujar Sri.
Pemerintah ingin agar dana dalam angka yang besar tersebut bisa benar-benar digunakan untuk pembangunan mutu pendidikan, kesehatan, dan sumber daya manusia yang lebih baik. Transfer ke desa misalnya, di mana pemerintah menggelontorkan dana Rp 60 triliun langsung ke desa-desa. Sri mengaku bahwa pihaknya sangat hati-hati agar uang dalam jumlah besar ini bisa sampai di tangan yang tepat dan benar-benar untuk membangun desa.
"Saya sangat hati-hati soal kualitas belanja. Ini bukan soal uang semata tapi juga monitoring," katanya.
