REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 17 triliun untuk program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) pada tahun ini.

"Kalau dari sisi anggaran, untuk program FLPP ini terus meningkat setiap tahun," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono di Semarang, Jumat (24/2).

Dia mengatakan jika pada 2014 biaya untuk program FLPP secara nasional Rp 4 triliun, pada 2015 naik menjadi Rp 9 triliun, dan pada 2016 naik lagi menjadi Rp 12 triliun. Pada 2015, dia mengatakan dengan anggaran tersebut mampu terealisasi 700 ribu rumah sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pada 2016 naik menjadi lebih dari 800 ribu rumah sederhana. "Mudah-mudahan di tahun ini tembus hingga satu juta rumah, memang anggaran ini kami tingkatkan dalam rangka mendukung terealisasinya program satu juta rumah," katanya.

Basuki mengatakan untuk merealisasikan target tersebut, pemerintah menggandeng sejumlah asosiasi pengembang perumahan, di antaranya Real Estate Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi). Dia mengatakan program FLPP merupakan program pemerintah untuk memberikan akses kepada MBR agar memiliki rumah sendiri. Ia mengapresiasi langkah berbagai pihak yang telah berperan dalam menyukseskan pemberian akses untuk MBR agar memiliki rumah sendiri.

Pihaknya juga mendukung langkah PT Bank Tabungan Negara (Persero) yang ikut meluncurkan KPR murah untuk pekerja informal. "Program-program unggulan ini sangat didukung oleh pemerintah karena dapat memperkecil kesenjangan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika