REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar kian cemerlang di mata nasional. Karena prestasi itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memasukan Pemprov Jabar ke dalam jajaran pemerintahan daerah dengan kinerja tertinggi secara nasional.
Tak heran jika penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha dari Kemendagri tinggal di depan mata. Pemerintah pusat melihat prestasi Pemprov Jabar setelah dilapori tiga inovasi besar yang dijalankan oleh Gubernur Jabar H Ahmad Heryawan dan wakilnya H Deddy Mizwar bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jabar.
Laporan inovasi itu disampaikan Aher, panggilan akrab Ahmad Heryawan, kepada Tim Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri, belum lama ini. Menurut Aher, yang disampaikan ke Ditjen Otda Kemendagri adalah best practice (ide, gagasan, atau inovasi). Ketiga inovasi itu, yakni e-Samsat, Sistem Perizinan dan Pelayanan Terpadu dan program Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang berbasis kinerja.
Minimalnya selama setahun ini, ketiga inovasi itu telah membuahkan hasil berupa peningkatan pelayanan publik yang signifikan. Kata dia, ketiga inovasi itu memiliki keunggulan dan kemudahan untuk masyarakat. Pertama soal e-Samsat, sambung aher, tentu memiliki keunggulan berupa kemudahan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor dimana dan kapan saja.
Pembayaran bisa dilakukan melalui ATM bank yang sudah kerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Di antaranya Bank BJB, Bank BRI, Bank BNI, Bank BCA, dan Bank CIMB Niaga. Pemprov Jabar pun sengaja menyediakan informasi lengkap melalui http://bapenda.jabarprov.go.id/e-samsat-jabar/.
Inovasi kedua, yakni Sistem Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dikreasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar. Sistem ini tertuang dalam Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Untuk Publik (Simpatik). Proses perizinan bisa dilakukan secara cepat, mudah, murah, dan tidak ada tatap muka. Informasi lengkap terkait PTSP bisa didapat melalui http://dpmptsp.jabarprov.go.id/.
Aplikasi PTSP Jabar telah diadopsi oleh 17 provinsi, tiga di antaranya adalah Provinsi Sumatera Utara dengan nama Simpel Paten, Provinsi Bengkulu dengan nama Sipanse dan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan nama Spesial. Sementara inovasi ketiga, yaitu Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) online Jabar. Sistem ini berupa aplikasi manajemen kepegawaian secara online sehingga bisa terpantau kinerja seluruh pegawai.
Hasil kinerja aparatur sipil negara (ASN) itulah yang kemudian berbuah TPP bagi pegawai. Program TPP telah berlaku sejak 2009. Besaran anggaran negara yang diberikan untuk belanja pegawai tergantung tergantung dari kinerja dan loyalitasnya. Program ini berhasil menghapus biaya honor. Untuk informasi lengkap terkait SKP online bisa dilihat di https://skp.jabarprov.go.id/.
Ketiga inovasi itulah yang dianggap sebagai sistem terbaik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pencegahan korupsi. Atas ketiga inovasi itu, Kemendagri mengapresiasi dan akan menjadi bagian dari penilaian dalam rangka Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
Seusai mendengarkan laporan terkait tiga inovasi besar Provinsi Jabar, Kasubdit Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah Ditjen Otda Kemendagri Gensly langsung menyampaikan apresiasi. Inovasi tersebut akan menjadi peluang bagi Jabar dalam meraih penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha.
Kata dia, dari hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan, Provinsi Jabar masuk peringkat tertinggi. Karena itu, pihaknya terpanggil untuk mengetahui pemicu terjadinya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Ternyata, Pemprov Jabar telah merealisasikan best practice secara maksimal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika