REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan, masalah kedaulatan dan keadilan sosial merupakan agenda sangat penting bagi bangsa Indonesia. Para pendiri bangsa telah meletakkannya sebagai bagian fundamental lahirnya Negara Indonesia.

"Republik ini tegak jika ada kedaulatan dan keadilan sosial, sebaliknya ia kehilangan eksistensinya jika tiada kedaulatan dan keadilan sosial," kata Haedar dalam pidatonya saat pembukaan Tanwir Muhammadiyah, Jumat (24/2).

Ia mengatakan, bangsa Indonesia saat ini harus belajar berkomitmen sekaligus memiliki tanggung jawab tinggi bagaimana mempertahankan kedaulatan Indonesia. Pemerintah dan seluruh institusi negara lainnya, kekuatan-kekuatan politik dan seluruh komponen bangsa berkewajiban untuk mewujudkan kedaulatan Indonesia.

Menurut Haedar, di negeri ini semestinya tidak boleh ada kebijakan yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara. Selain itu, negara tidak memberi ruang bagi kekuatan asing maupun domestik yang menguasai kekayaan dan perikehidupan nasional.

"Jika ada sejengkal tanah air, pulau dan kekayaan berharga di bumi Indonesia dilepas atau dikuasai pihak lain, maka itu bentuk hilangnya kedaulatan," ujarnya.

Ia menegaskan, negara juga harus berdaulat secara hukum, agar tidak seorang pun di republik ini berbuat sekehendaknya tanpa supremasi yang benar dan adil. Dahulu, Bung Karno menggelorakan Trisakti yang menjadi inspirasi Nawacita pemerintahan Jokowi-JK.

Bahkan, demi kedaulatan Indonesia, Soedirman bersama seluruh kekuatan rakyat harus bergerilya. Haedar mengungkapkan, bagi Sudirman tidak boleh sejengkal tanah pun di Republik Indonesia dikuasai kolonial asing atau siapa pun. "Pertaruhannya adalah nyawa," ujarnya.

Baca juga,  Haedar Nashir: Jadilah Kepala Daerah yang Uswah Hasanah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika