REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Pupera) terus mendorong tercapainya akses mendapat rumah bagi para pekerja informal. Para stakeholder perumahan diminta berperan dalam mengurangi backlog perumahan di Indonesia terutama melalui kemudahan memperoleh rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, untuk kemudahan akses pembiayaan bagi pekerja informal, pihaknya telah mengeluarkan Permen PUPR No 26 Tahun 2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi MBR. Permen tersebut membuka kesempatan bagi MBR yang bekerja di sektor informal untuk mendapatkan KPR FLPP, yang pada tahun sebelumnya hanya dapat dipenuhi persyaratannya oleh yang bekerja di sektor formal dengan pendapatan tetap.

Namun selama ini MBR yang terbatas aksesnya untuk mendapatkan skema pembiayaan rumah adalah pekerja sektor informal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2016 menunjukkan, dari 118,41 juta angkatan kerja, sebanyak 61,3 persen bekerja di sektor informal.

Bank pelat merah BTN selama ini menjadi mitra Kemenpupera dalam mewujudkan akses pembiayaan perumahan kepada MBR. Belum lama ini Bank BTN meluncurkan produk pembiayaan perumahan baru yakni KPR BTN Mikro di Semarang, Jumat (24/2), yang dihadiri Basuki.

Diluncurkannya KPR BTN Mikro paralel dengan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang akan diberlakukan Pemerintah diharapkan membuat pekerja sektor informal mendapat akses kredit mikro sejenis. Sebab, pekerja sektor informal merupakan peserta Tapera.  

"Pekerja informal yang tergabung dalam asosiasi pedagang mi bakso mendapatkan KPR BTN mikro untuk pembangunan dan memperbaiki  rumah sebesar Rp 75 juta. Pemerintah juga memberikan bantuan uang muka sebesar Rp 4 juta," ujar Basuki.

Sementara Direktur Utama Bank BTN Maryono mengungkapkan produk KPR BTN mikro membidik keluarga atau individu yang memilki penghasilan rata-rata Rp 1,8 juta hingga Rp 2,8 Juta per bulan. Target penyaluran KPR mikro tahun ini sebesar Rp 150 miliar.

Untuk tahap awal peluncuran KPR mikro, ia melanjutkan, debitur yang disasar oleh Bank BTN adalah pedagang yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Mi Bakso (APMISO). Selain pedagang makanan, Bank BTN juga menyasar nelayan, petani, pengrajin, pangkas rambut dan pekerja di sektor informal lainnya.

Pemerintah sendiri telah meluncurkan berbagai skema pembiayaan perumahan dengan memberikan bantuan pembiayaan untuk meningkatkan daya beli MBR. Pada 2017, Kemenpupera telah mengalokasikan anggaran program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp 9,7 triliun bagi pembiayaan 120 ribu unit rumah, Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar Rp 3,7 triliun untuk 225 ribu unit rumah dan Subsidi Bantuan uang Muka (SBUM) sebesar Rp 2,2 triliun untuk 550 ribu unit rumah.

Selain itu, mulai tahun ini akan diluncurkan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) yang merupakan pembiayaan alternatif bagi MBR, termasuk pekerja sektor informal untuk memperoleh bantuan subsidi perumahan dari pemerintah.

Melalui  program satu juta rumah, pada 2015, saat ini telah terbangun 699.770 unit rumah. Sedangkan pada 2016 telah terbangun 805.169 unit rumah dan pada tahun ini ditargetkan sekitar 1 juta rumah dapat terbangun. "Diharapkan dengan skema inovatif ini, semakin banyak MBR yang menikmati akses pembiayaan rumah layak huni dan murah," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika