REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti mengajak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa (UE) untuk mempertegas komitmen terhadap pengelolaan perikanan berkelanjutan.

Menteri Susi dalam rilis yang diterima di Jakarta, Sabtu (25/2), mengajak PBB dan UE antara lain untuk ikut mengawal pelaksanaan aturan pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal yang diterapkan di Indonesia dengan penetapan konsekuensi yang tegas bagi pelanggarnya.

"Pelarangan atau pembatasan ini adalah untuk keberlanjutan perikanan kita. Kebijakan ini justru menambah stok ikan kita menjadi lebih banyak. Jadi semestinya semua negara setuju dengan kebijakan ini," kata Susi Pudjiastuti.

Menteri Susi yang menyatakan hal tersebut dalam ajang World Ocean Conference (WOC), Jumat (24/2)berpendapat, pihaknya telah menerapkan "economy blue", yaitu pemanfaatan ekonomi kelautan ramah lingkungan.

Dengan demikian, lanjutnya, jadi antara pertumbuhan perekonomian dengan aktivitas kelestarian itu dapat jalan berbarengan sehingga ekosistem sumber daya kelautan juga bakal memperkuat produktivitas. Ia menambahkan, pengelolaan berkelanjutan ini penting diterapkan karena pada dasarnya Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 97.000 Km, yang merupakan garis pantai kedua terpanjang dari seluruh negara di dunia. 

Namun, ujar dia, praktik illegal fishing yang marak terjadi selama ini mengakibatkan Indonesia hanya mampu menjadi peringkat ketujuh negara penghasil tuna di dunia, dikalahkan oleh Taiwan yang garis pantainya bahkan jauh di bawah Indonesia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika