REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong para stakeholder perumahan untuk berperan dalam mengurangi backlog (kekurangan) perumahan di Indonesia, terutama melalui kemudahan memperoleh rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Selama ini terbatas aksesnya untuk mendapatkan skema pembiayaan rumah adalah pekerja sektor informal.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016 menunjukkan bahwa dari 118,41 juta angkatan kerja, didominasi yang bekerja di sektor informal yakni 61,3 persen. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan untuk kemudahan akses pembiayaan bagi pekerja informal, pihaknya telah mengeluarkan Permen PUPR No. 26 Tahun 2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi MBR.

Permen PUPR tersebut membuka kesempatan untuk MBR yang bekerja di sektor informal untuk mendapatkan KPR FLPP, yang pada tahun sebelumnya hanya dapat dipenuhi persyaratannya oleh yang bekerja di sektor formal dengan pendapatan tetap. Selama ini Bank BTN telah berperan aktif dalam mendukung program-program Pemerintah, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan perumahan bagi MBR sebagai bagian dari upaya menyejahterakan rakyat dan bangsa Indonesia.

Diluncurkannya KPR BTN Mikro paralel dengan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang akan diberlakukan Pemerintah, dimana pekerja sektor informal yang menjadi peserta Tapera akan mendapat akses kredit mikro sejenis. "Pekerja informal yang tergabung dalam asosiasi pedagang mie bakso mendapatkan KPR BTN Mikro untuk pembangunan dan memperbaiki  rumah sebesar Rp 75 juta. Pemerintah juga memberikan bantuan uang muka sebesar Rp 4 juta," ujar Basuki di Jakarta, Sabtu (25/2).

Sementara Direktur Utama Bank BTN Maryono mengungkapkan produk KPR BTN Mikro membidik keluarga atau individu yang memilki penghasilan rata-rata Rp 1,8 juta hingga  Rp 2,8 Juta per bulan. Target penyaluran KPR Mikro tahun ini sebesar Rp 150 miliar.

"Untuk tahap awal peluncuran KPR Mikro, debitur yang disasar oleh Bank BTN adalah pedagang yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Mie Bakso (APMISO). Selain pedagang makanan, Bank BTN juga menyasar nelayan, petani, pengrajin, pangkas rambut dan pekerja di sektor informal lainnya," ungkapnya.

Pemerintah sendiri telah meluncurkan berbagai skema pembiayaan perumahan dengan memberikan bantuan pembiayaan untuk meningkatkan daya beli MBR. Pada tahun 2017, Kementerian PUPR telah mengalokasikan anggaran program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp 9,7 Triliun bagi pembiayaan 120.000 unit rumah, Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar Rp 3,7 Triliun untuk 225.000 unit rumah, dan Subsidi Bantuan uang Muka (SBUM) sebesar Rp 2,2 Triliun untuk 550.000 unit rumah. Selain itu, mulai tahun ini akan diluncurkan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) yang merupakan pembiayaan alternatif bagi MBR, termasuk yang bekerja di sektor informal untuk memperoleh bantuan subsidi perumahan dari pemerintah.

Melalui  program satu juta rumah, pada tahun pada tahun 2015 telah terbangun 699.770 unit rumah, sedangkan pada tahun 2016 telah terbangun 805.169 unit rumah. Pada tahun 2017 ditargetkan sekitar 1 juta rumah dapat terbangun. "Diharapkan dengan skema inovatif ini, semakin banyak MBR yang menikmati akses pembiayaan rumah layak huni dan murah," jelas Maryono.

Ikuti Whatsapp Channel Republika