REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum gabungan pelaksana konstruksi nasional Indonesia (Gapensi) Iskandar Hartawi meminta pemerintah lebih melibatkan kontraktor lokal dalam pengerjaan proyek di daerah. Ia menilai selama ini proyek-proyek infrastruktur masih didominasi oleh BUMN.
"Kami harapkan ke depan pengusaha daerah itu tidak lagi jadi penonton di kampungnya sendiri," kata Iskandar, di sela-sela pelaksanaan rapat pimpinan nasional Gapensi di Hotel Fairmont Jakarta, Senin (27/2).
Presiden Jokowi, dalam beberapa kesempatan, telah menginstruksikan agar BUMN menggandeng pengusaha lokal dalam mengeksekusi proyek di daerah. Namun begitu, menurut Iskandar, perintah presiden tersebut belum dilaksanakan karena nyatanya masih sedikit kontraktor di daerah yang dilibatkan dalam pengerjaan proyek.
Menurutnya, pemerintah telah membuat aturan yang menyatakan proyek dengan nilai investasi di bawah Rp 50 miliar tak boleh dikerjakan BUMN atau perusahaan besar. Akan tetapi hal yang menjadi persoalan, hampir semua proyek pemerintah berskala besar dengan nilai investasi triliunan rupiah. Oleh karenanya, pengusaha-pengusaha lokal yang tergabung dalam Gapensi berharap agar pekerjaan konstruksi tak semuanya dibuat dalam skala raksasa.
"Kalau 30 persen saja yang dibuat pekerjaan kecil, itu sudah bisa terangkat pengusaha daerah. Sekarang ini 10 persen saja tidak, paling hanya 5-6 persen," ucap Iskandar.
Berbicara terpisah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono membantah jika ada anggapan BUMN menguasai proyek infrastruktur nasional. Ia menyebut, Direktorat Jenderal Bina Marga yang memiliki anggaran Rp 45 triliun sebagian besar proyeknya justru dikerjakan swasta. Menurut Basuki, BUMN hanya mendapat proyek yang nilainya tak lebih dari Rp 10 triliun.
Basuki menyebut sejumlah proyek pembangunan waduk atau bendungan yang sedang berjalan saat ini semuanya dikerjakan BUMN bekerja sama dengan swasta di daerah. Kementerian PU PR, kata dia, telah mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan BUMN menggandeng pengusaha lokal. "Jadi anggapan itu hanya persepsi. Datanya tidak seperti itu, kami punya daftarnya," ujar dia, usai membuka Rapimnas Gapensi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika