REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru untuk memberikan afirmasi kepada pengusaha kecil dan pengusaha di daerah dengan memperluas akses bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Sebab, pemerintah tidak ingin perekonomian hanya tumbuh di pusat saja namun juga dapat dirasakan oleh masyarakat di daerah.

Hal ini untuk menciptakan keadilan dan mengurangi kesenjangan yang ada di kalangan masyarakat. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, salah satu cara untuk menurunkan kesenjangan yakni bukan dengan menurunkan pengusaha besar namun dengan meningkatkan pengusaha kecil.

"Itulah langkah yang harus kita perbaiki bangsa ini yaitu bagaimana para pengusaha kecil mendapatkan akses yang lebih baik, dan kemudian mendidiknya serta mendorongnya," ujar Jusuf Kalla dalam acara peletakan batu pertama pembangunan BRI Micro Finance di Universitas Hasanuddin, Makassar, Senin (27/2).

Perluasan akses pembiayaan kepada UMKM tersebut maka diharapkan bisa meningkatkan pendapataan, memperluas lapangan kerja, dan menciptakan harmonisasi bangsa. Oleh karena itu, pemerintah mendorong pengusaha-pengusaha kecil agar mendapatkan akses yang mudah dan murah serta berkelanjutan agar menjadi lebih baik.

"Mungkin dulu pengusaha kaki lima kemudian mereka menjadi pengusaha punya kios di pasar, setelah itu bisa mendirikan toko lebih besar lagi dari yang bekerja sendiri kemudian punya satu atau dua pekerja dan seterusnya, itu semua membuka lapanhaan kerja yang luas pada bangsa," kata Jusuf Kalla.

Indonesia memiliki jumlah penduduk sekitar 255 juta jiwa, dengan jumlah yang punya kesempatan kerja sekitar 125 juta jiwa. Maka dibutuhkan peranan dari pengusaha kecil, menengah, maupun besar untuk bisa memberikan lapangan kerja. Oleh karena itu, pemerintah mendorong terciptanya pertumbuhan wirausaha atau enterpreneurship.

Sejauh ini pembiayaan bagi UMKM dan pelaku usaha start up memang sudah banyak, namun perlu didorong adanya kelembagaan di daerah yang punya kultur usaha. Jusuf Kalla memberikan apresiasi tinggi kepada BRI yang mendirikan Gedung Micro Finance di Universitas Hasanuddin sebagai proyek pertama dan terbesar di Indonesia. Gedung ini diharapkan dapat menjadi tempat pendidikan dan pelatihan bagi para pengusaha kecil, pengusaha pemula atau start up, pengusaha kaki lima, maupun petani agar mendapatkan akses keuangan yang lebih baik.

Menurut Jusuf Kalla, dengan penduduk sejumlah 255 juta minimal kita harus punya 10 pusat micro finance. Pembangunan pusat micro finance tersebut diharapkan tidak hanya di universitas saja namun juga diperluas di lingkungan masyarakat seperti pasar maupun masjid-masjid.

Selain itu, Gedung Micro Finance yang dibangun oleh BRI tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari pendidikan bagi masyarakat luas. "Pusat micro finance ini bukan dari teori ke praktik tapi dari praktik ke teori, yakni dapat menjadikan sistim pengajaran dan pelatihan sehingga praktik menjadi lebih gampang," kata Jusuf Kalla.

Ikuti Whatsapp Channel Republika