REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- PBB mengungkapkan lembaga intelijen Korut menjalankan bisnis senjata di Malaysia, Ahad (26/2). Bisnis itu terletak di belakang pintu tertutup sebuah gedung di 'Little India', Kuala Lumpur, perusahaan perlengkapan militer bernama Glocom bermukim.
Glocom adalah perusahaan yang dijalankan oleh agen intelijen Korut. Mereka menjual peralatan radio medan perang yang dilarang dalam sanksi PBB. Informasi ini terdapat dalam laporan Dewan Keamanan yang dilihat Reuters.
Reuters menemukan Glocom memperjualbelikan lebih dari 30 sistem radio untuk organisasi militer dan paramiliter. Mereka menggunakan situs Malaysia, http://glocom.com.
Situs yang dihapus tahun lalu itu menyebut Glocom beralamat di Little India. Reuters menelusuri alamat tersebut namun tampak tidak ada kehidupan di dalamnya. Kotak surat di luar ruangan lantai dua itu berisi surat-surat yang tidak pernah dibuka.
Faktanya, tidak ada perusahaan yang terdaftar atas nama itu di Malaysia. Namun dua perusahaan Malaysia yang dikendalikan pemegang saha, dan direktur-direktur Korut mendaftarkan situs Glocom pada 2009.
Laporan PBB menyebut mereka memang menjalankan bisnis sejak saat itu. Juli lalu, ada pengiriman peralatan komunikasi militer Korut dari Cina. Kargo mampir ke Eritrea dan dicegat di negara tertentu. Peralatan itu disita, termasuk 45 kotak radio medan perang.
Baca juga, Sebelum Tewas Kim Jong-nam Sebut Diserang Semprotan Kimia.
Kargo ini berlabel Glocom yang merupakan kepanjangan dari Global Communications Co. Glocom dikendalikan oleh Reconnaissance General Bureau, lembaga intelejen Korut yang punya tugas menjalankan operasi di luar negeri dan persenjataan.
Juru bicara misi Korut di PBB mengaku tidak punya informasi soal Glocom. Menurut resolusi 1874 PBB yang diadopsi 2009, Korut menjadi sasaran embargo senjata termasuk peralatan militer dan semua yang berhubungan dengan material berbahaya.
Malaysia termasuk dalam sedikit negara yang punya hubungan dengan Korut. Warga masing-masing negara bisa bepergian ke negara satu sama lain tanpa visa. Namun hubungan ini mulai retak setelah kasus Kim Jong-nam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika