REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Tahun ini peringatan serangan oemoem (SO) 1 Maret di Yogyakarta tetap akan digelar bertepatan dengan 1 Maret 2017 mendatang. Adalah Paguyuban Wehrkreis (Daerah Perlawanan) III Yogyakarta yang secara konsisten melakukan peringatan atas peristiwa bersejarah di Kota Yogyakarta tersebut.
Ketua Paguyuban Wehrkreis (Daerah Perlawanan) III Yogyakarta L Soejono, mengatakan, tahun ini peringatan SO 1 Maret akan diawali dengan bersih-bersih tetenger SO 1 Maret yang ada di kompleks Keben Kraton Yogyakarta. "Meski belum menjadi peringatan nasional, tetapi kami tetap konsisten memperingati peristiwa bersejarah di Yogyakarta 68 tahun lalu," ujarnya di Balaikota Yogyakarta, Senin (27/2).
Selain bersih-bersih tetenger, peringatan SO 1 Maret tahun ini juga dilakukan dengan tirakatan di Plaza Mobumen SO 1 Maret, upacara serta ziarah ke Taman Makam Pahlawan pada Rabu (1/3), serta pameran 'Potret Kejuangan' di Beteng Vredeburg pada 1-5 Maret 2017. Selain itu juga digelar aksi teatrikal drama kolosal peristiwa heroik SO 1 Maret oleh Komunitas Djogjakarta 1945 pada 5 Maret 2017 di halaman parkir Beteng Vredeburg.
Diakuinya, peristiwa SO 1 Maret 1949 menjadi tonggak keberlangsungan NKRI. Pasalnya, kala itu Belanda melaporkan ke Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) jika Indonesia sudah tidak ada. Hal itu pun langsung ditindaklanjuti oleh PBB yang melakukan penelitian lapangan guna membuktikan laporan Belanda tersebut.
Setelah mendengar rencana PBB yang hendak ke Indonesia, atas prakarsa dan kesepakatan antara pemerintah RI, Sri Sultan HB IX serta segenap pasukan, guna menggencarkan serangan umum. "Saat itu Ibukota Indonesia berada di Yogya. Makanya begitu PBB tiba, muncul serangan di segala penjuru. Dari situ PBB menyimpulkan jika laporan dari Belanda tidak benar karena unsur TNI masih kuat dan didukung peran dari masyarakat," katanya.
Upaya untuk menjadikan peristiwa tersebut sebagai agenda nasional menurutnya, sudah dilakukan sejak lama. Pihaknya sudah mengajukannya secara resmi melalui instansi pemerintah antara lain ke Pemkot Yogya, Dinas Sosial DIY hingga akan difasilitasi oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. "Terakhir kami dibantu oleh GKR Hemas agar mengajukan ke DPD RI. Ini sedang kami tempuh agar difasilitasi," jelasnya
Ikuti Whatsapp Channel Republika