REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI, Eny Panggabean mengatakan, lembaga keuangan seperti bank memainkan peran penting dalam pemerataan ekonomi. Karena tanpanya, masyarakat sulit untuk menabung dan berinvestasi.
"Dengan sulitnya akses ke perbankan, maka masyarakat sulit menabung, pendapatan dihabiskan untuk kebutuhan sehari-hari," ujar Eny dalam acara Rembuk Republik di Museum Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (28/2).
Eny mengatakan saat ini masih ada sekitar 64 persen masyarakat yang belum memiliki akses ke perbankan. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan BI, rasio ketersediaan kantor bank di masyarakat masih rendah, yakni 16 kantor per 100 ribu penduduk.
Sementara rasio kredit terhadap PDB hanya 35,6 persen. Angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan rasio kredit terendah di Asia Tenggara.
Lihat juga: Ketimpangan EKonomi di Indonesia Semakin Melebar, Ini Buktinya
Oleh karenanya, BI bersama dengan pemerintah telah meluncurkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) pada akhir 2016 lalu yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat ke perbankan. Selain itu, BI juga bekerja sama dengan Kementerian Sosial meluncurkan program bantuan non-tunai.
Melalui program tersebut, masyarakat sekaligus diedukasi mengenai manfaat menggunakan fasilitas perbankan. BI menargetkan, program SNKI dapat meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki akses perbankan menjadi 75 persen pada 2019.