REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz menganggap, cara mengawasi praktek politik uang di Pilgub DKI Jakarta tidak lah sulit. Apalagi, menurutnya kondisi politik di Jakarta relatif terbuka.
"Dengan kondisi Jakarta yang relatif terbuka, praktik politik uang yang dilakukan pasangan calon, tim sukses ataupun tim kampanyenya relatif lebih mudah untuk dilakukan pengawasan," kata Masykurudin saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (28/2).
Menurutnya, banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengawasi agar praktek politik uang bisa dicegah. Cara terampuh yang bisa dilakukan adalah menghadirkan banyak mata dari saksi partai politik dan pendukung pasangan calon agar saling mengawasi.
"Dengan kekuatan pengurus partai dan saksi di setiap jenjang hingga lingkungan TPS, tidak sulit bagi siapapun untuk memberikan pengawasan terhadap praktik politik uang," ucap Masykurudin.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Gerindra, Prabowo Subianto menyinggung politik uang di Pilkada DKI Jakarta. Menurutnya, para elite di Ibukota kerap mengaku tidak memiliki anggaran, biaya terbatas namun ternyata menghamburkan uang jelang pemilihan.
"Sudah mendekati pemilihan bagi-bagi duit. Kalau dibagi duit terima duitnya, itu duit kalian semua. Jangan terima kasih. Ya terima kasih di mulut boleh. Ambil uangnya masuk kantong sendiri, itu uangmu sendiri kok," kata Prabowo di Semarang, Jawa Tengah, Ahad (26/2).