REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dengan Rasio Gini di tertinggi di antara negara-negara berkembang, ketimpangan jadi persoalan serius Indonesia. Lembaga filantropi bisa membantu mengatasi efek ketimpangan itu sebelum akhirnya naik pada advikasi kebijakan.

Dosen Senior School of Social and Political Sciences University of Melbourne, Bagus Aryo, menjelaskan, potensi zakat Indonesia mencapai Rp 217 triliun per tahun. Kesadaran untuk membayar zakat juga belum besar. Beda dengan Malaysia dimana negara melembagakan zakat, memastikan keamanan dana zakat, dan memberi insentif bagi muzakki.

Aryo sendiri merasa program bantuan tunai cocok untuk mereka yang benar-benar terpenuhi kebutuhan dasarnya. ''Untuk mereka yang sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya, lebih laik diberi program pemberdayaan perupa pembinaan sebelum diberi modal usaha,'' ungkap Aryo dalam diskusi seputar SDGs yang digelar Rumah Zakat di Jakarta, Rabu (1/3).

Rasio Gini Indonesia merupakan yang tertinggi di antara negara-negara berkembang. Apalagi pembangunan tidak terdistribusi. Pembangunan hanya dinikmati sedikit orang.

Karena itu, program pengetasan kemiskinan tak bisa hanya berupa bantuan. Program harus berkelanjutan dengan titik terminasi (berhenti) agar penerima manfaat tidak kecanduan, tapi benar-benar mandiri.

Bicara riil, apa yang terjadi saat ini berkaitan dengan struktur ekonomi. Peran lembaga filantropi bukan pada level makro, tapi ke akar rumput. Ada yang bilang program lembaga filantropi itu program tensoplas (bandage program), belum bisa mengatasi akar masalah yang timbul.

Tapi menurut Aryo, lembaga filantropi bisa melakukan sesuatu. Baru perlahan masuk pada level advokasi.

''Karena kalau masuk advokasi lalu bicara sistem money making, riba, dan lain-lain, ada pertentangan. Di sana perlu agak garang,'' kata Aryo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika