REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Anggota Senat AS dari Partai Demokrat kembali mendesak Komite Keuangan Senat (Senate Finance Committee) meninjau dan mengungkap pajak Presiden Donald Trump. Trump telah menyalahi preseden dengan menolak merilis dokumen pajaknya, selama berada di bawah pemeriksaan federal.

Partai Demokrat dan kritikus lainnya berpendapat, dokumen pajak itu bisa menunjukkan apakah kerajaan bisnis Trump telah menimbulkan konflik kepentingan selama Trump menjabat sebagai presiden. Mereka juga memastikan bisnis Trump tidak mempengaruhi kebijakan terkait reformasi pajak hingga hubungan luar negeri.

Dalam surat tertanggal Rabu (1/3), tujuh anggota Partai Demokrat di Senate Finance Committee mendesak ketua panel dari Partai Republik, Orrin Hatch meminta dokumen pajak Trump dari Departemen Keuangan AS. Dengan demikian, anggota parlemen dapat meninjau dokumen itu secara tertutup dan menentukan apakah dokumen bisa dirilis ke publik.

Partai Demokrat di Parlemen mengatakan berencana mengajukan permintaan serupa pada Kamis (2/3), untuk Hatch dan Ketua House Ways and Means Committe, Kevin Brady. Permintaan akan diajukan melalui surat yang telah ditandatangani oleh 140 anggota parlemen, termasuk Mark Sanford dari South Carolina dan Walter Jones dari North Carolina.