Ahad 05 Mar 2017 16:12 WIB

Ini Enam Poin Hasil Musyawarah Ke-V Majelis Syurah PKS

Rep: Ali Mansur/ Red: Joko Sadewo
Presiden PKS, Sohibul Iman (tengah) memberikan keterangan terkait hasil Musyawarah Majelis Syurah PKS ke V, di Kantor Pusat PKS, Jakarta Selatan, Ahad (5/3).
Foto: ali mansyur
Presiden PKS, Sohibul Iman (tengah) memberikan keterangan terkait hasil Musyawarah Majelis Syurah PKS ke V, di Kantor Pusat PKS, Jakarta Selatan, Ahad (5/3).

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA --  Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah melangsungkan Musyawarah Majelis Syurah (MMS) ke V yang dilangsungkan selama dua hari dari tanggal 4-5 Maret 2017. Pada acara yang dilangungkan Kantor Pusat PKS, Jakarta itu menghasilkan enam poin. Salah satunya adalah mengesahkan amandemen Platform partai.  Kemudian juga mengenai Pemillihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017. Ini disampaikan langsung oleh presiden PKS, Sohibul Iman.

“Ada enam poin hasil Musyawarah Majelis Syurah ke lima. Musyawarah ini juga merupakan pemanasan sebelum diadakan Rakornas dan menjadi acuannya Rakornas itu,” jelas Sohibul Iman, pada jumpa pers, di kantor pusat PKS, Jakarta Selatan, Ahad (5/3).

Sohibul Iman menjelaskan ke enam poin tersebut adalah pertama, mengesahkan amendemen Platform Kebijakan Pembangunan PKS sebagai Panduan bagi seluruh Kader dan Pejabat Publik yang diusung dan didukung PKS.  Kemudian, Platform Kebijakan Pembangunan PKS merupakan agenda perjuangan PKS dalam bidang sosial budaya, ekonomi, dan politik dengan mempertimbangkan dinamika nasional, regional dan global.

Poin kedua, terkait Pilkada serentak 217. PKS mengapresiasi pelaksanaan Pilkada serentak 2017 yang berjalan aman, damai dan demokratis. Namun kata Sohibul pihaknya tetap memberikan catatan pada berbagai pelanggaran untuk diperbaiki secara serius.  PKS juga dikatakannya berpartisipasi aktif dalam pilkada serentak 2017. Dari 101 pilkada, PKS ikut serta mengusung dan mendukung pasangan calon dalam 94 pilkada. Alhamdulillah, PKS berhasil memenangkan 52 pilkada atau setara dengan produktivitas kemenangan 55.32 Capaian ini meningkat dari pilkada serentak 2015 yang mencapai produktivitas kemenangan sebesar 52.42%.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader, simpatisan dan relawan PKS yang telah bekerja keras memenangkan pasangan calon yang diusung dan didukung PKS pada Pilkada serentak tahun 2017,” tambahnya.

Ketiga, mengenai Pilkada DKI Jakarta. PKS mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat DKI Jakarta, ulama, habaib, ustadz, ustadzah, relawan yang mendukung pasangan calon nomor 3 Anies-Sandi dan mengapresiasi pilihan para pendukung paslon nomor 1 Agus Silvy yang telah menyatakan kesediaannya bergabung bersama kami pada putaran kedua.

PKS menghormati keputusan mayoritas rakyat DKI Jakarta yang menghendaki pemimpin baru di DKI Jakarta dan akan terus berjuang bersama seluruh elemen masyarakat untuk memenuhi harapan mayoritas warga DKI Jakarta tersebut. Mengajak kepada warga DKI Jakarta yang belum memilih untuk mempergunakan hak pilihnya pada Pilkada putaran kedua.

Maka dari itu PKS mendesak agar pemerintah, KPUD DKI, Bawaslu DKI agar serius melakukan perbaikan atas berbagai penyimpangan yang terjadi pada Pilkada putaran pertama, bertindak jujur, adil, terbuka, bertanggungjawab dan profesional dalam pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua.

Poin keempat, penegakkan keadilan. PKS mendesak pemerintah dan secara adil transparan, konsisten profesional hukum bertindak upaya dan serta tidak melakukan kriminalisasi hukum seluruh warga negara Indonesia, terutama kalangan ulama yang menjadi panutan umat Islam Indonesia, sebagaimana terjadi pada akhir-akhir ini.

“PKS menuntut agar politik tidak mengintervensi penegakan hukum dan sebaliknya penegak hukum tidak bermain politik,” tegasnya.

Kelima, penegakkan keadilan ekonomi. Dalam masalah ini, PKS mendesak agar pemerintah mengatasi darurat ketimpangan ekonomi yang semakin lebar, baik ketimpangan pendapatan maupun akses pada lahan. Ketimpangan ekonomi ini berbahaya bagi stabilitas sosial ekonomi dan politik di akar rumput, karena dapat menimbulkan gejolak konflik sosial ekonomi dan politik di tengah-tengah masyarakat.

Terakhir, yaitu soal kunjungan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud dan delegasinya. PKS mendorong pemerintah untuk memperluas kerja sama di bidang ekonomi, tenaga kerja, energi, pariwisata, pendidikan, keagamaan dan sosial budaya dengan Negara-negara Timur Tengah dan Asia Tengah seperti Kerajaan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Turki. Maka dengan demikian, PKS mendesak pemerintah untuk menindaklanjuti berbagai kerjasama yang telah disetujui dengan Raja Arab Saudi untuk kemajuan dan kemaslahatan Umat, Bangsa dan Negara

“PKS menyerukan kepada negara-negara Timur Tengah dan Asia Tengah untuk mempertimbangkan Indonesia sebagai pusat pertumbuhan baru,” tutup Sohibul.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement